TOLITOLI, Suluh Merdeka – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga melalui Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan kegiatan Pendampingan dan Penguatan Penyusunan Dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) di Kabupaten Tolitoli.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Tolitoli pada (7/7) tersebut dihadiri langsung Kepala Perwakilan BKKBN Sulteng, Nuryamin, S.TP., MM, Sekretaris BKKBN Irmawati, SE., MM, serta Ketua Tim Kerja III Muh. Rosni, SE., M.Si.
Kegiatan tersebut turut diikuti peserta dari sejumlah instansi terkait dan pejabat di lingkup DP2KB Kabupaten Tolitoli.
Dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan merupakan dokumen perencanaan yang memuat arah, strategi, target, serta tahapan pembangunan kependudukan suatu daerah dalam periode tertentu.
Secara sederhana, PJPK menjadi roadmap bagi pemerintah daerah dalam mengelola kondisi dan dinamika penduduk sehingga arah pembangunan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
Ruang lingkup dokumen tersebut meliputi kuantitas penduduk, kualitas penduduk, mobilitas penduduk, pembangunan keluarga, administrasi kependudukan, pengendalian pertumbuhan penduduk, proyeksi penduduk, serta program dan indikator pembangunan kependudukan.
Kepala DP2KB Kabupaten Tolitoli, Yustiyanto Bantilan, S.Kom., M.Si, dalam sambutannya mengatakan, penyusunan dokumen PJPK merupakan langkah penting dalam memberikan arah kebijakan, strategi, program, dan target pembangunan kependudukan yang selaras dengan dokumen perencanaan daerah.
“Dokumen ini diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam mengintegrasikan isu-isu kependudukan ke dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga evaluasi pembangunan,” ujarnya.
Menurut Yustiyanto, kegiatan pendampingan dan penguatan penyusunan PJPK menjadi kesempatan penting untuk meningkatkan kualitas dokumen, menyamakan persepsi antarperangkat daerah, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta memastikan setiap tahapan penyusunan berjalan sesuai ketentuan dan kebutuhan daerah.
Ia menegaskan, pembangunan kependudukan merupakan bagian strategis dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Penduduk tidak hanya dipandang sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek sekaligus modal utama pembangunan.
Karena itu, berbagai kebijakan yang berkaitan dengan kependudukan harus direncanakan secara komprehensif, terukur, dan terintegrasi dengan arah pembangunan daerah.
“Keberhasilan pembangunan kependudukan tidak dapat dilaksanakan oleh satu perangkat daerah saja. Dibutuhkan komitmen bersama, kolaborasi lintas sektor, dukungan seluruh pemangku kepentingan, serta partisipasi aktif masyarakat,” kata Yustiyanto.
Ia optimistis, melalui sinergi yang kuat, pembangunan kependudukan di Kabupaten Tolitoli dapat diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengendalian kuantitas penduduk, pemerataan persebaran penduduk, serta penguatan ketahanan keluarga sebagai fondasi pembangunan daerah.
Tujuan Penyusunan PJPK
Pendampingan dan penguatan penyusunan dokumen PJPK memiliki sejumlah tujuan, di antaranya menyinkronkan kebijakan PJPK dengan dokumen pembangunan kependudukan nasional serta dokumen perencanaan daerah seperti RPJPD, RPJMD, dan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK).
Selain itu, PJPK diharapkan menjadi pedoman teknis dan operasional bagi pemerintah daerah dalam merancang program pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga.
Kegiatan ini juga bertujuan mengoptimalkan kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan pentahelix guna menghasilkan data yang akurat serta membangun komitmen bersama antarinstansi.
Di sisi lain, kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas daerah, khususnya meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah daerah dalam merumuskan target, rencana aksi, hingga evaluasi capaian pembangunan kependudukan sampai tingkat keluarga.
Manfaat PJPK
Dokumen PJPK nantinya dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang berorientasi pada kondisi serta dinamika penduduk.
Dokumen tersebut juga dapat menjadi dasar perencanaan pembangunan daerah, terutama dalam menentukan kebutuhan sekolah, fasilitas kesehatan, lapangan kerja, perumahan, serta pelayanan publik berdasarkan data dan proyeksi penduduk.
Selain itu, PJPK membantu pemerintah mengantisipasi perubahan jumlah dan struktur umur penduduk, persebaran, migrasi, serta kualitas penduduk di masa mendatang.
Dengan perencanaan berbasis kondisi dan kebutuhan penduduk, program pemerintah diharapkan menjadi lebih tepat sasaran sekaligus mendorong keterpaduan antarprogram dan sektor, termasuk kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, dan ketenagakerjaan.
PJPK juga menjadi dasar dalam menetapkan prioritas dan target pembangunan, mendukung pemanfaatan bonus demografi, serta membantu pemerintah mengendalikan berbagai persoalan kependudukan, seperti pertumbuhan penduduk, perkawinan dan kelahiran, migrasi, ketimpangan persebaran penduduk, maupun kualitas sumber daya manusia.
Selanjutnya, indikator dan target yang tercantum dalam PJPK dapat digunakan sebagai acuan monitoring dan evaluasi untuk memastikan program kependudukan berjalan sesuai arah yang telah ditetapkan.
“Pada akhirnya, dokumen ini diharapkan dapat mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan dengan menyesuaikan pembangunan terhadap kebutuhan penduduk saat ini sekaligus mempertimbangkan kondisi penduduk di masa mendatang,” jelasnya.
Di akhir sambutannya, Yustiyanto menekankan pentingnya dukungan seluruh instansi terkait untuk mempercepat penyusunan Dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan.
Menurutnya, PJPK merupakan salah satu prioritas nasional yang perlu disusun di setiap daerah dan harus dimanfaatkan secara optimal sebagai instrumen perencanaan pembangunan.
“Karena itu, kami berharap dukungan dan sinergi dari seluruh instansi terkait agar penyusunan dokumen PJPK Kabupaten Tolitoli dapat segera diselesaikan dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah,” pungkasnya.(*)
