Berita

Terkait RPJPD, Pansus DPRD Sulteng Konsultasi di Bappenas

1
×

Terkait RPJPD, Pansus DPRD Sulteng Konsultasi di Bappenas

Sebarkan artikel ini

SULTENG, SULUHMERDEKA – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulteng melaksanakan konsultasi di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ( Bappenas) Jumat 7 Mei 2024. Rombongan yang dipimpin Ketua Pansus Yus Mangun diterima di Ruang Sumatera Lantai 7 Menara Bappenas Jl Rasuna Said Kuningan Karet Jakarta.

Dalam rombongan juga turut serta Ketua DPRD Sulteng, Hj Nilam Sari Lawira, Waket II Hj Zalzulmida A Djanggola serta seluruh anggota Pansus. Rombongan Pansus diterima Direktur Regional II Bappenas, Moh Raudah bersama analisis uama,  Supriyadi.

Ketua Pansus Yus Mangun  menyebut konsultasi dimaksudkan mendapatkan penjelasan penyelarasan konsep RPJPN, RPJPNM  dengan RPJPD Sulteng 2025- 2045 yang sudah memasuki tahap akhir.

Direktur Regional II, Raudah menjawab,  RPJPD  harus sinkron dan selaras serta imperatif dengan RPJPN yang saat ini akan segera disahkan yaitu mencakup visi misi ada kata maju  dan berkelanjutan, arah pembangunan, indikator kinerja pembangunan dan arah kebijakan pembangunan 20 tahun mendatang.

Menurut Raudah, tiga arah kebijakan tersebut imperatif dan hanya di point ke empat yang dapat dikolaborasi atau ditambahkan sesuai dengan potensi dan karakter masing masing daerah.

Sementara itu, terkait soal suport anggaran, Raudah menyebut, bahwa melihat trend APBN  yang tidak mengalami kenaikan,  maka transfer ke daerah melalui DAU  dan pembiayaan daerah, maka pihaknya  mendorong efisiensi  dan mengoptimalkan sumber sumber  pendanaan dan mengefektifkan belanjanya.

Ia juga hanya meminta daerah  untuk.menjaga tata kelola  dan mencari  sumber sumber pendanaan di daerah.

Dalam.pertemuan tersebut, Ketua Bappeda Sulteng Sandra Tubondo mengatakan, bahwa penyusunan RPJPD Sulteng  2025-2045  sudah sesuai dan selaras  dengan RPJPN, visi, miisi, arah pembangunan  termasuk indikator pembangunan.

Meski demikian pihaknya akan terus  menerima masukan dan berkordinasi  dengan DPRD Sulteng untuk mengoreksi dan beberapa tambahan hasil konsultasi (**/NRF).