PALU,SULUHMERDEKA – Menteri Perlindungan Pekerja Migran RI, Abdul Kadir Karding menggelar rapat koordinasi (Rakor) dan strategi perlindungan pekerja migran Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Senin 18 November 2024 di ruang Polibu Kantor Gubernur Sulteng. Rapat ini merupakan upaya dalam meningkatkan perlindungan pekerja migran Indonesia.
Ketua DPRD Sulteng dalam kesempatan ini diwakili Wakil Ketua II Syarifudin Hafid. Hadir pula Plt Direktur Jenderal Perlindungan Irjen Pol. Drs. I Ketut Suardana, Pjs Gubernur Sulteng Novalina, Kepala Kejaksaan Tinggi Bambang Hariyanto, dan Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Brigjen Bobby Prabowo.
Pjs Gubernur Sulteng Novalina,mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap isu perlindungan pekerja migran. “Sulawesi Tengah siap menjadi mitra strategis dalam upaya memberikan perlindungan terbaik bagi pekerja migran kita, Sinergi antara pusat, daerah, dan stakeholder akan menjadi kunci utama keberhasilan program ini,” ujarnya.
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sekaligus Kepala BP2MI, Abdul Kadir Karding, dalam arahannya menekankan pentingnya perlindungan menyeluruh bagi pekerja migran. “Pekerja migran bukan hanya pahlawan devisa, tetapi juga representasi martabat bangsa. Oleh karena itu, kita harus memastikan hak-hak mereka terpenuhi, mulai dari perekrutan hingga kepulangan,” katanya.
Wakil Ketua II DPRD Sulteng, Syarifudin Hafid, berharap pertemuan ini menghasilkan langkah konkret. “Kami berharap ada perbaikan sistem yang lebih terintegrasi, sehingga pekerja migran kita dapat bekerja dengan aman dan nyaman serta mendapatkan Perlindungan yg optimal dari Pemerintah, Komitmen bersama ini harus kita wujudkan dalam aksi nyata,” tegasnya.
Kegiatan ini juga menjadi wadah untuk membahas berbagai tantangan, termasuk pemberantasan sindikasi perdagangan orang dan penyelesaian kasus-kasus pekerja migran. Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan stakeholder, diharapkan program perlindungan pekerja migran dapat semakin efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Pertemuan ini mencerminkan komitmen kuat dari seluruh pihak untuk memberikan perlindungan terbaik kepada pekerja migran Indonesia, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam menjaga hak dan kesejahteraan warganya di luar negeri (**)
