SuluhSulawesi.com – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2023 dalam sidang dewan yang berlangsung. Dalam pandangan umum yang disampaikan oleh Ketua Fraksi PKS DPRD Sulawesi Tengah, Hj Wiwik Jumatul Rofi’ah, fraksi PKS mengapresiasi pengajuan RAPBD yang sesuai dengan amanat undang-undang.
Fraksi PKS juga mengakui upaya pemerintah dalam menurunkan prevalensi stunting dan kemiskinan di Sulawesi Tengah, namun menyatakan bahwa upaya tersebut belum mampu menekan angka stunting dan kemiskinan ekstrem yang masih tinggi di provinsi tersebut. Data dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukkan bahwa pada tahun 2022, prevalensi stunting di Sulawesi Tengah mencapai 28,2 persen, meskipun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Angka kemiskinan ekstrem di Sulawesi Tengah juga masih di atas rata-rata nasional.
Fraksi PKS meminta perincian program kegiatan penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran di tahun 2023 serta mengkhawatirkan dampak ekologis dari pertumbuhan sektor pertambangan di provinsi tersebut. Mereka mendorong pemerintah provinsi untuk menjaga kelestarian alam dan mencari alternatif pendapatan asli daerah.
Selain itu, Fraksi PKS menyoroti peningkatan belanja operasi, modal, dan transfer dalam RAPBD, serta mencatat adanya defisit anggaran dalam dokumen APBD Tahun 2023. Fraksi PKS berharap agar Perubahan RAPBD Tahun 2023 dapat mengakomodasi berbagai isu dan tantangan yang dihadapi Provinsi Sulawesi Tengah.
Pandangan umum Fraksi PKS ini mencerminkan perhatian terhadap isu-isu kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan serta menekankan pentingnya kerja sama untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.
