TOLITOLI, SuluhMerdeka – Keresahan petani di Kabupaten Tolitoli terkait sulitnya memasarkan hasil panen akhirnya sampai ke meja legislatif. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tolitoli menggelar Rapat Kerja (Raker) darurat bersama Perum Bulog Cabang Tolitoli untuk mengklarifikasi dugaan penolakan penyerapan beras lokal, Senin (20/4).
Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Suwot Lipakat ini menjadi panggung adu argumen antara kepentingan petani dan regulasi perbankan pangan.
Hadir dalam rapat tersebut, Pimpinan dan Anggota DPRD Tolitoli, Kepala Cabang Perum Bulog Tolitoli, Zahnaz Abdeli, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura, Ellya Sagala SP, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Moh Tang Hi Yahya, S.Pd, M. Si, Asisten bidang perekonomian dan pembangunan setdakab Tolitoli, Rustan Rewa, Kepala Dinas Perdagangan Chairuddin serta Ketua Perpadi Tolitoli.
Langkah cepat DPRD ini dipicu oleh laporan para petani yang mengaku kesulitan menjual beras mereka dengan harga layak. Minimnya intervensi Bulog dalam menyerap beras petani dituding menjadi biang keladi anjloknya harga di tingkat produsen, yang membuat petani tercekik di tengah biaya produksi yang kian tinggi.
Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Taufik, SE, yang juga merupakan Anggota DPRD Tolitoli secara lugas mempertanyakan komitmen Bulog. Ia menuntut penjelasan transparan mengenai keluhan para petani yang merasa pintu Bulog seolah tertutup bagi hasil bumi lokal.
Menanggapi tudingan miring tersebut, Kepala Cabang Perum Bulog Tolitoli, Zahnaz Abdeli, dengan tegas membantah adanya isu pemboikotan atau pembatasan terhadap beras petani lokal.
“Kami tidak pernah membatasi serapan beras petani Tolitoli. Namun, perlu dipahami bahwa ada mekanisme dan standar kualitas ketat yang harus dipenuhi sesuai regulasi pusat,” ujar Zahnaz di hadapan para peserta rapat.
Ia bahkan memaparkan data guna mematahkan dugaan tersebut, hingga saat ini, Bulog mengklaim telah menyerap ratusan ton beras dari petani lokal. Dan untuk standar Mutu Beras yang ditolak biasanya adalah beras yang tidak memenuhi kriteria kadar air dan tingkat kebersihan yang ditetapkan.
“Kami menjamin dan tetap terbuka selama produk petani memenuhi standar yang berlaku pihak bulog tetap membeli beras petani lokal, ” Jelasnya.
Dia juga membantah kabar yang menyebut Bulog Tolitoli lebih memilih membeli beras dari luar daerah dengan mutu yang kurang baik.
Menurut Zahnaz, pergerakan beras dari luar daerah yang disebut dalam pemberitaan bukanlah pembelian, melainkan bagian dari mekanisme pemerataan stok nasional atau dikenal sebagai “move stock” (muprek).
“Beras itu bukan dibeli, tetapi perpindahan stok nasional dari gudang yang surplus ke gudang yang defisit. Jadi, Bulog Tolitoli tidak membeli beras dari Sulawesi Selatan seperti yang tersiarkan,” katanya.
Sementara itu pihak pemerintah daerah Tolitoli melalui Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Rustan Rewa, bersama dinas terkait, berkomitmen untuk melakukan pendampingan kepada petani agar kualitas beras lokal meningkat dan memenuhi standar Bulog.(Rendra)
