TOLITOLI, Suluh Merdeka – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tolitoli mengapresiasi aksi mahasiswa Madako Tolitoli yang menggelar aksi bertajuk “September Gelap” di depan Kantor DPRD Tolitoli, Senin (21/9).
Aksi tersebut menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan sejumlah aspirasi dan kritik terhadap pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan daerah yang dinilai perlu mendapat perhatian serius.
Dalam aksi itu, massa mahasiswa membawa sejumlah tuntutan, di antaranya meminta transparansi dalam distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM), evaluasi tata kelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), serta evaluasi terhadap kinerja Dinas Sosial terkait perubahan data desil penerima bantuan sosial.
Selain itu, mahasiswa mendesak pemerintah dan aparat terkait mengambil langkah terhadap dugaan aktivitas alat berat pada kegiatan pertambangan ilegal. Mereka juga menyuarakan persoalan pembayaran gaji tenaga honorer serta meminta pemerintah daerah meningkatkan respons terhadap masyarakat yang terdampak bencana alam.

Tak hanya menyasar pemerintah daerah, massa juga meminta adanya evaluasi terhadap kinerja DPRD Tolitoli sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, legislasi dan penganggaran.
Menanggapi aksi tersebut, Wakil Ketua I DPRD Tolitoli, Risman, SE., MM., dari Fraksi Golkar,
menyampaikan apresiasi terhadap keberanian mahasiswa menyuarakan persoalan yang menyentuh kepentingan masyarakat.
Menurut Risman, penyampaian aspirasi mahasiswa merupakan bagian penting dari fungsi kontrol sosial, terlebih ketika isu yang dibawa berkaitan dengan kebutuhan dan hak masyarakat kurang mampu.
“Kami selaku wakil rakyat patut mengacungkan jempol terhadap adik-adik mahasiswa yang sangat antusias memperjuangkan hak-hak masyarakat kecil,” ungkap Risman.
Ia menilai keberadaan mahasiswa sebagai kelompok intelektual memiliki peran strategis dalam mengawal kebijakan pemerintah agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
Risman juga menegaskan bahwa aspirasi yang disampaikan mahasiswa merupakan masukan bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Tolitoli.
Aksi “September Gelap” tersebut berlangsung sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat melalui ruang publik. Berbagai tuntutan yang disampaikan mahasiswa diharapkan dapat menjadi perhatian pemerintah daerah dan DPRD untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing. (*)













