oleh

Slamet Riyadi Jabat Kepala BPK Sulawesi Tengah

SuluhMerdeka.com – Jabatan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sulawesi Tengah yang sempat mengalami kekosongan setelah ditinggalkan Muhaimin yang meninggal dunia, kini diisi oleh Slamet Riyadi.

Pelantikan Slamet Riyadi sebagai kepala BPK Sulteng berlangsung di auditorium Kantor BPK Sulawesi Tengah Kamis, 25 Februari 2021 yang juga dihadiri  Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Muharram Nurdin.

Dalam sambutannya Tortama Koordinator VI Dr. Dori Santosa, SE, MM, CSFA penunjukan Slamet Riyadi ini sekaligus menjadi bagian dari tour of duty, dari sebelumnya sebagai Kepala Auditorat III.B yang melaksanakan pemeriksaan atas beberapa kementerian dan lembaga, sekarang sebagai Kepala Perwakilan akan lebih banyak berhubungan dengan keuangan daerah.

“Dengan pengalaman tersebut, sekaligus kami berharap Pak Slamet dapat memperluas praktik-praktik baik (best practice) yang bisa diadopsi sehingga pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah menjadi lebih berkualitas dan bermanfaat untuk memajukan Sulawesi Tengah,” kata Dori Santosa.

 

Tantangan pertama Slamet Riyadi di Sulawesi Tengah kata Dori adalah melaksanakan pemeriksaan atas LKPD Tahun Anggaran 2020 pada seluruh pemerintah daerah di Sulawesi Tengah. Tantangan ini merupakan pelaksanaan mandat berdasarkan UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, tentu BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah perlu bersinergi dengan pihak-pihak yang berwenang seperti Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, DPRD, Kepolisian Daerah, Kejaksaan, BPKP, dan lembaga lainnya. Sinergi ini sangat penting sebagai bentuk langkah bersama untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

“Kita perlu mengapresiasi pada tahun lalu, seluruh Pemerintah Daerah di Sulawesi Tengah, yang meliputi Pemerintah Provinsi, 1 Pemerintah Kota, dan 12 Pemerintah Kabupaten, semuanya mendapatkan opini WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2019. Prestasi ini perlu dipertahankan untuk tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. BPK juga mengapresiasi pemerintah daerah di Sulawesi Tengah yang telah mengungkapkan indikator kinerja perekonomian sebagai dampak pengelolaan keuangan daerah,” tandasnya.

Pada kesempatan yang sama juga Pimpinan DPRD Sulawesi Tengah yang diwakili oleh Wakil Ketua III DPRD Sulteng, H. Muharram Nurdin, S.sos, M.Si berharap dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, peran lembaga BPK yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab dalam melaksanakan suatu pemeriksaan pengelolaan keuangan negara sangat penting dan strategis guna akuntabilitas dalam situasi saat ini.

“Dan DPRD memiliki Fungsi salah satunya adalah fungsi pengawasan dengan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK, oleh karena itu peran BPK dalam hal pemeriksaan keuangan menjadi salah satu acuan terpenting dalam melaksanakan fungsi pengawasan DPRD,” kata Muharram.

Turut hadir juga secara Virtual dalam Sertijab ini Unsur Forkopimda dan  Kepala Perwakilan BPK Maluku dan Gorontalo.(*)

 

News Feed