JAKARTA,SULUHMERDEKA – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN (Kemendukbangga) Indonesia menerima penghargaan Internasional dari organisasi internasional FP2030. Penghargaan diserahkan oleh Managing Director FP2030 Asia Pacific Hub, Dr Sumita Banarjee. Penghargaan ini berkaitan dengan prestasi Indonesia mencapai persentase KB Pasca Persalinan (KBPP) tertinggi se-Asia Pasifik.
Penghargaan diterima Menteri Kemendugbangga/BKKBN RI,Dr Wihaji dalam kegiatan rilis hasil pemutakhiran pendataan keluarga 2024 di Gedung BKKBN RI Jakarta, Jumat 29 November 2024.
Dr Wihaji mengaku sangat bersyukur menerima pengharggan ini. Menurutnya ini adalah hasil sinergi seluruh pihak, baik itu pemerintah, swasta,organisasi profesi (Bidan). Program KB Pasca salin sangat strategis dalam mencegah kehamilan tidak diinginkan, meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak, dan mencegah lahirnya bayi/ baduta stunting.
Ke depan, pihaknya kata Wihaji akan meningkatkan intensifikasi KBPP hingga seluruh pelosok tanah air sampai daerah terpencil. FP2030 sendiri adalah program inisiatif dari 93 negara diawali dari Komitmen London Summit 2012, yang bersepakat menjamin hak akses alat kontrasepsi bagi pasangan usia subur serta menurunkan unmet need KB.
Penyerahan penghargaan disaksikan Menteri Koordinator PMK, Dr Pratikno dan Wakil Menteri Kemendugbangga/BKKB, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka.
Sekilas Profil Menteri dan Wakil Menteri Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ BKKBN
Usai penetapan susunan kabinet oleh Presiden Republik Indonesia ke-8, Prabowo Subianto, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) kini “naik kelas” menjelma menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Dengan penunjukan Dr. Wihaji, S.Ag., M.Pd sebagai Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga periode 2024-2029. Kementerian ini diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga di Indonesia.
Wihaji adalah mantan Bupati Batang periode 2017-2022 yang mengenyam pendidikan berbasis agama cukup panjang. Dari Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Plupuh Sragen, lanjut ke Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 01 di Surakarta, dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga. Serta melanjutkan S3 Manajemen Lingkungan, Universitas Negeri Jakarta dan S2 Universitas Negeri Jakarta.
Sebelum menjabat sebagai Bupati, Wihaji dikenal sebagai seorang aktivis Partai Golkar yang aktif dalam berbagai organisasi dan pemerintahan. Selain itu, Wihaji juga memiliki pengalaman panjang sebagai sebagai Peneliti di Divisi Pemberdayaan Ekonomi Sosial Masyarakat LP3SE, Fasilitator di Japan Internasional Cooperation Agency, Redaktur Pelaksana Majalah Medium Jakarta, Staf Ahli DPR RI dan Kelompok Ahli Kepala BKPM/Kementerian Investasi.
Lahir pada 22 Agustus 1976 di Sragen, Wihaji menikah dengan Hj. Uni Kuslantasi, S.Ag. dan memiliki tiga orang anak. Aktif di media sosial dengan akun Instagram @wihaji.pwh, facebook Wihaji, akun youtube wihaji pwh dan X @wihaji.pwh.
Bersama Wihaji, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka ditunjuk sebagai Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Perempuan berdarah Bali ini Lahir di Jakarta 13, September 1980 dan memiliki 2 orang anak hasil dari pernikahannya dengan George Albert Tulaar.
Ia menyelesaikan pendidikan S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Indonesia. Isyana adalah seorang politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang memiliki latar belakang kuat di dunia jurnalistik dan media. Sebelum terjun ke dunia politik, Isyana dikenal sebagai pembawa acara dan penyiar berita di beberapa stasiun TV terkemuka seperti Trans 7, RCTI, dan Metro TV.
Pengalaman Isyana dalam dunia media dan politik diharapkan dapat membawa perspektif segar dalam kebijakan publik yang lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat dan keluarga. Meski partainya belum berhasil menembus Senayan dalam dua pemilu terakhir.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Tengah Tenny C. Soriton, S.Sos.,MM berharap Kemendukbangga akan memainkan peran penting dalam menciptakan kebijakan yang lebih responsif terhadap masalah kependudukan dan kesejahteraan keluarga. Pihaknya juga masih menunggu keputusan atau aturan dari pusat terkait dengan struktur baru dibawah naungan kementerian ini.
“Perubahan ini semoga menjadi perspektif segar dalam kebijakan publik yang lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat dan keluarga. Kami di Perwakilan hingga kini masih menunggu perubahan susunan organisasi yang baru,”kata Tenny C Soriton, Selasa 3 Desember 2024.
