PALU, Suluh Merdeka — Rencana keberangkatan sejumlah pejabat Pemerintah Kota Palu ke Singapura menjadi perhatian publik. Kegiatan yang disebut sebagai bimbingan teknis (bimtek) dan studi banding tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan, mulai dari urgensi keberangkatan, komposisi peserta, hingga hasil yang diharapkan setelah kegiatan selesai.
Rencana tersebut akan memberangkat sekitar 39 pejabat eselon II meliputi kepala OPD serta para Camat dengan menggunakan dana APBD sebesar Rp.1.126 Miliar
Menanggapi rencana tersebut, Anggota DPRD Kota Palu, Abdurrahim Nasar Al’Amri yang akrab disapa Wim, turut menyoroti rencana pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, apabila tujuan utama kegiatan adalah meningkatkan kapasitas aparatur, maka kesempatan mengikuti program peningkatan kapasitas semestinya tidak hanya diberikan kepada pejabat tertentu.
Wim menilai, aparatur sipil negara (ASN) yang memiliki prestasi serta kontribusi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat juga patut mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengikuti program pengembangan kapasitas.
Meski mempertanyakan sejumlah aspek dalam pelaksanaannya, Wim memberikan klarifikasi bahwa keberangkatan ke Singapura tersebut bukan sekadar perjalanan wisata, melainkan bagian dari kegiatan bimtek dan studi banding.
“Ini sebenarnya bimtek ke Singapura untuk studi banding. Jadi mereka berangkat ini tidak seperti isu yang berada di luar yang dikatakan jalan-jalan,” kata Wim.
Namun demikian, ia tetap mempertanyakan urgensi keberangkatan dalam jumlah yang cukup banyak, terlebih Wali Kota Palu sebelumnya telah berada di Singapura.
Menurut Wim, setiap perjalanan dinas yang menggunakan anggaran pemerintah harus memiliki tujuan dan manfaat yang jelas. Karena itu, perangkat daerah yang mengikuti kegiatan tersebut perlu mampu menjelaskan hasil konkret yang akan diperoleh dan bagaimana hasil studi banding itu nantinya dapat diterapkan di Kota Palu.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah keterlibatan Dinas Pariwisata. Wim mempertanyakan hasil apa yang secara konkret dapat dibawa pulang setelah mengikuti kegiatan selama tiga hari di Singapura.
“Dinas Pariwisata kira-kira apa yang kalian mau bawa pulang selama tiga hari di sana?” tanyanya.
Menurutnya, pertanyaan tersebut penting agar perjalanan dinas tidak berhenti sebatas keberangkatan dan pelaksanaan kegiatan, tetapi menghasilkan pengetahuan, inovasi maupun rekomendasi yang dapat diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Wim menegaskan, kegiatan tersebut harus benar-benar diarahkan pada peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan kinerja aparatur Pemerintah Kota Palu.
“Tidak ada itu isu jalan-jalan. Semuanya itu untuk peningkatan SDM,” ujarnya.
Karena itu, ia berharap para pejabat dan ASN yang mengikuti bimtek maupun studi banding tersebut nantinya dapat mempertanggungjawabkan manfaat kegiatan melalui hasil yang terukur dan dapat diimplementasikan di lingkungan Pemerintah Kota Palu.
Dengan demikian, kegiatan peningkatan kapasitas aparatur tidak hanya dinilai dari proses keberangkatan dan pelaksanaan kegiatan di luar negeri, tetapi juga dari sejauh mana pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Palu. (*)
