SuluhMerdeka.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Hermawi Taslim menyatakan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak dapat menggulirkan hak angket untuk menanggapi dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024 tanpa dukungan dari Koalisi Perubahan.
“Tidak bisa jalan bagi PDIP tanpa dukungan kami, begitu juga sebaliknya,” kata Taslim usai pertemuan dengan petinggi partai-partai Koalisi Perubahan di NasDem Tower, Jakarta, hari Kamis.
Taslim menjelaskan bahwa pengguliran hak angket memerlukan persetujuan separuh lebih dari total 575 anggota DPR. Berdasarkan perhitungannya, jika Koalisi Perubahan yang terdiri dari tiga partai ditambah PDIP, maka totalnya akan mencapai setengah lebih.
“Jika hanya bergantung pada kami, sudah berjalan sejak tiga hari lalu,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa pihaknya menantikan langkah selanjutnya dari PDIP terkait pengajuan hak angket tersebut, mengingat partai berlambang banteng itu yang pertama kali menginisiasi gerakan tersebut.
“Saat ini kita menunggu respons selanjutnya,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al Habsy yakin bahwa hanya tinggal menunggu waktu untuk menggulirkan hak angket tersebut. Dia menyebut bahwa saat ini DPR masih dalam masa reses.
“Kita baru tiga partai sekarang, besok bisa menjadi lima, kemudian para sekjen bertemu, itu semua hal yang mudah dilakukan,” jelas Habsy.
Sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo telah mendorong partai pengusungnya untuk menggulirkan hak angket terkait dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024 di DPR. Menurut Ganjar, hak angket adalah salah satu upaya untuk mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait pelaksanaan Pilpres 2024.(ant)