PALU, Suluh Merdeka – Upaya memperkuat pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kabupaten Tolitoli melakukan koordinasi dengan Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Tengah terkait pelaksanaan program prioritas yang dikolaborasikan melalui menu Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, khususnya Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB).
Kunjungan koordinasi tersebut diterima langsung oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah, Tenny Calveny Sorotan, didampingi Sekretaris Perwakilan BKKBN Sulteng Irmawati, SE., MM, Ketua Tim Kerja III Moh. Rosni, SE., M.Si, serta sejumlah pejabat di lingkungan BKKBN Sulteng.
Pada pertemuan tersebut, Irmawati menjelaskan bahwa pelaksanaan Program Bangga Kencana, khususnya yang berkaitan dengan prioritas tematik penanganan stunting melalui menu DAK Non Fisik, harus semakin terarah dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam petunjuk teknis (juknis) pengelolaan DAK.
“Program Bangga Kencana yang berfokus pada penanganan stunting harus benar-benar menyasar kelompok yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pelaksanaannya perlu mengacu secara ketat pada juknis pengelolaan DAK agar intervensi yang dilakukan lebih efektif,” jelas Irmawati.
Sementara itu, Moh. Rosni menambahkan bahwa pelaporan sasaran stunting di daerah harus selalu diperbarui melalui Aplikasi New SIGA (Sistem Informasi Keluarga). Data yang akurat dan terkini sangat dibutuhkan oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Nasional sebagai dasar dalam melakukan monitoring dan evaluasi program di setiap daerah.
“Data pada aplikasi New SIGA harus selalu di-update, karena dari data tersebut kementerian dapat melihat perkembangan capaian program serta melakukan evaluasi di daerah,” ujarnya.
Rosni juga menekankan bahwa salah satu prioritas penting di daerah adalah penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Program Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (PJPK) yang ditargetkan harus telah tersusun pada tahun 2026 sebagai bagian dari penguatan perencanaan program kependudukan di daerah.
Menanggapi hasil koordinasi tersebut, Kepala Dinas DP2KB Tolitoli Yustiyanto Bantilan.S.Com.M.Si menyampaikan bahwa pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan BKKBN dalam mengoptimalkan pelaksanaan Program Bangga Kencana di Kabupaten Tolitoli.
Menurutnya, pengelolaan DAK Non Fisik (BOKB) harus dilaksanakan secara transparan, terarah, dan tepat sasaran, terutama pada menu pelayanan Keluarga Berencana yang menyasar masyarakat miskin serta kegiatan Dahsyat (Dapur Sehat Atasi Stunting) yang berfokus pada edukasi gizi bagi keluarga yang memiliki risiko stunting.
“Kami berharap melalui koordinasi ini pelaksanaan program Bangga Kencana di Kabupaten Tolitoli dapat semakin efektif dan tepat sasaran, terutama dalam mendukung percepatan penurunan angka stunting serta peningkatan kualitas keluarga,” ujar Yustiyanto.
Ia juga berharap dukungan dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah daerah dapat terus diperkuat sehingga berbagai program pembangunan keluarga dapat berjalan lebih optimal di lapangan.
“Kami berharap ke depan koordinasi seperti ini terus dilakukan agar setiap kebijakan dan program yang ditetapkan pemerintah pusat dapat diimplementasikan dengan baik di daerah, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan menekan angka stunting di Kabupaten Tolitoli,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Sulteng Tenny Calveny Sorotan menegaskan agar DP2KB Kabupaten Tolitoli terus melakukan pengawalan dan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh para Penyuluh KB di lapangan.
Ia berharap seluruh program Bangga Kencana di Kabupaten Tolitoli dapat berjalan optimal dan mencapai target yang telah ditetapkan melalui perjanjian kerja antara Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah dengan Kepala OPD KB Kabupaten Tolitoli.
“Peran Penyuluh KB sangat strategis dalam memastikan program ini benar-benar sampai kepada masyarakat. Karena itu, pengawasan dan pendampingan harus terus dilakukan agar target program dapat tercapai,” tegasnya.
Melalui koordinasi tersebut diharapkan sinergi antara pemerintah daerah dan BKKBN semakin kuat dalam mendukung percepatan penurunan stunting sekaligus meningkatkan kualitas pembangunan keluarga di Kabupaten Tolitoli. (Rendra)
