oleh

DKPP: Wartawan Bisa Mengadukan Pelanggaran Pilkada

Suluhmerdeka.com – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Didik Supriyanto mengatakan peran wartawan dan media sangat besar dalam mendukung proses pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada).

“Media banyak melakukan kontrol penyelenggaraan pilkada. Media juga merupakan mata dan telinga masyarakat,” kata Didik Supriyanto, Senin, 16 November 2020 di Palu.

Menurut Didik, dengan perannya yang besar, wartawan juga dinilai efektif dalam memberikan pengaduan atau laporan bila ada pelanggaran.

Apalagi di masa pandemi Covid-19, penyelenggaraan Pilkada menjadi dua hal yang kontras.

“Dua sifat yang berbeda, maka akan jadi oroblem yang serius. Satu sisi dituntut untuk jalankan protokol kesehatan tapi di sisi lain pilkada merupakan sebuah pesta. Dan itu bisa saja menurunkan partisipasi masyarakat,” ujar Didik Supriyanto.

Pendiri media online detik.com itu juga menilai potensi pelanggaran kode etik kian meningkat. “Semakin dekat hari H, intensitas tim sukses akan semakin tinggi.

Data DKPP menyebutkan, sejak tahun 2019, sebanyak 1.027 pengaduan dengan 6.831 orang penyelenggara teradu.

Dari jumlah tersebut, sebanyaj 652 penyelenggara sudah djberhentijan sejak adanya DKPP.

Untuk Sulawesi Tengah, sebanyaj 225 orang teradu dan sebanyak 22 orang diberhentikan selama sembilan tahun terakhir.

Pada 2020 ini, DKPP bahkan sudah memberhentikan tetap 6 orang penyelenggara di Sulawesi Tengah.

Sementara itu hakim DKPP, Muh Tavip menilai bukan jaminan banyaknya pelanggaran yang diadukan dan dijatuhi sanksi menunjukkan baiknya sebuah penyelenggaraan pemilihan.

“Begitupula sebaliknya,” kata Tavip.

Sehingga yang dibutuhkan dari setiap orang penyelenggara adalah integritas dan profesionalitasnya. (Ptr)

News Feed