TOLITOLI, Suluh Merdeka – Pemerintah Kabupaten Tolitoli terus mengintensifkan upaya penyelesaian sengketa lahan di kawasan perkebunan kelapa sawit Kecamatan Lampasio. Sebagai langkah konkret, Bupati Tolitoli H. Amran Hi. Yahya bersama sejumlah asisten dan kepala perangkat daerah terkait melaksanakan audiensi dengan Gubernur Sulawesi Tengah guna membahas percepatan penyelesaian konflik agraria yang hingga kini menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat.
Audiensi tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut atas rekomendasi Satuan Tugas (Satgas) Konflik Agraria Provinsi Sulawesi Tengah, yang mendorong adanya langkah koordinasi dan penanganan lebih lanjut terhadap persoalan sengketa lahan di wilayah tersebut.
Dalam pertemuan itu, Pemerintah Kabupaten Tolitoli berupaya membangun komunikasi dan sinergi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah agar persoalan agraria di Kecamatan Lampasio dapat ditangani secara terarah, komprehensif, dan mengedepankan kepentingan masyarakat.
Langkah koordinasi langsung dengan gubernur dinilai penting untuk mempercepat proses penyelesaian, mengingat persoalan sengketa lahan tidak hanya berkaitan dengan aspek penguasaan dan pemanfaatan tanah, tetapi juga menyangkut kepastian hukum, hak-hak masyarakat, serta keberlangsungan aktivitas sosial dan ekonomi warga di sekitar kawasan perkebunan.
Pemerintah daerah berharap melalui audiensi tersebut dapat diperoleh langkah-langkah strategis dan solusi konkret yang dapat menjadi dasar penyelesaian konflik secara menyeluruh.
Dalam konteks penyelesaian konflik tersebut, persoalan lahan perkebunan sawit di Kecamatan Lampasio dan Ogodeide sebelumnya telah menjadi perhatian serius Satgas Penyelesaian Konflik Agraria (PKA) Provinsi Sulawesi Tengah. Konflik tersebut melibatkan masyarakat dengan dua perusahaan perkebunan, yakni PT Total Energi Nusantara (TEN) dan PT Citra Mulya Perkasa (CMP).
Satgas PKA Provinsi Sulawesi Tengah sebelumnya telah menggelar rapat fasilitasi pada 20 Agustus 2026 yang menghasilkan 19 poin rekomendasi untuk mempercepat penyelesaian konflik. Sejumlah rekomendasi tersebut di antaranya verifikasi dan validasi data kepemilikan lahan masyarakat, pemetaan sertifikat hak milik (SHM), penataan kembali koperasi plasma, serta pemeriksaan pemenuhan kewajiban perusahaan terhadap masyarakat.
Selanjutnya, dalam rapat lanjutan pada 19 Oktober 2026, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid juga meminta Pemerintah Kabupaten Tolitoli melengkapi dokumen dan data terkait perolehan lahan sebagai dasar untuk memastikan penyelesaian sengketa berjalan berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.
Dokumen tersebut mencakup data spasial, bukti perolehan atau jual beli lahan, dokumen perizinan, serta peta perkebunan plasma. Kelengkapan administrasi dan data pertanahan menjadi bagian penting agar setiap klaim kepemilikan maupun penguasaan lahan dapat diverifikasi secara objektif.
Melalui audiensi terbaru ini, diharapkan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Tolitoli dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah semakin memperkuat langkah tindak lanjut terhadap seluruh rekomendasi Satgas PKA.
Penyelesaian konflik agraria tersebut membutuhkan keterlibatan semua pihak, baik pemerintah, instansi pertanahan, masyarakat maupun perusahaan, dengan mengedepankan keterbukaan, dialog, dan kepatuhan terhadap hukum.
Pemerintah daerah juga diharapkan dapat memastikan aspirasi masyarakat memperoleh perhatian serius, terutama menyangkut perlindungan hak atas tanah, kepastian hukum, serta penyelesaian persoalan yang selama ini menjadi sumber keresahan warga.
Bupati Tolitoli H. Amran Hi. Yahya berharap melalui koordinasi dan sinergi lintas pemerintahan tersebut, persoalan sengketa lahan di kawasan perkebunan sawit Kecamatan Lampasio dapat segera menemukan titik terang.
Penyelesaian yang damai, transparan, dan berkeadilan menjadi harapan bersama agar tidak ada lagi pihak yang merasa dirugikan. Selain memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, penyelesaian konflik juga diharapkan mampu menciptakan stabilitas sosial, menjaga kondusivitas daerah, serta mendukung iklim investasi yang sehat dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Tolitoli.(*)
