SuluhSulawesi.com – Setiap anggota legislatif di seluruh tingkatan diberikan kesempatan menjaring aspirasi masyarakat yang diwakilinya atau biasa disebut konstituen. Penjaringan aspirasi atau reses juga menjadi ruang merawat konstituen.
Di DPRD Sulawesi Tengah, setiap anggota dewan mendapat tiga kali reses dalam satu tahun anggaran. Titik reses ditentukan anggota dewan.
Seperti yang dilakukan Wakil Ketua DPRD Sulawesi Tengah H Muharram Nurdin dalam reses masa sidang II tahun keempat 2023, menjaring aspirasi dari dua kabupaten yang memberikan amanah, yaitu Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala.
Berhadapan dengan masyarakat yang diwakilnya, Muharram selalu menjelaskan perihal hak-hak masyarakat yang bisa diakses di anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), mekanisme hingga peluang.
“Dalam APBD ada yang disebut dana hibah atau bantuan sosial. Setiap anggota dewan mendapat alokasi miliaran rupiah dan bisa diletakkan pada dinas manapun,” kata Muharram mengawali pembicaraannya saat reses di Desa Kavaya, Donggala, Senin (27/2).
Caranya, kata Muharram, pengajuan bantuan dalam bentuk proposal yang diketahui pemerintah desa. Pengajuan harus melalui kelompok dan dikuatkan dengan surat keputusan pemerintah desa setempat.
Pengajuan pernintaan bantuan, lanjut Muharram juga sebaiknya memperhatikan siklus penyusunan APBD. Masa pengajuan mulai Maret tahun berjalan, April setiap pengajuan diinput dalam daftar program tetapi belum ada nilai anggaran.
Selanjutnya diajukan lagi dalam kebijakan umum anggaran dan nilai anggaran sudah terlihat. Tahapan berikutnya, akan dibahas dan tentunya melihat skala prioritas. “Bisa saja pengajuan gugur setelah melihat skala prioritas,” kata Muharram.
Pengajuan yang lolos setelah melewati tahspan -seleksi’ mekanisme, baru dipastikan mendapat bantuan setelah masuk daftar dalam buku tebal APBD.
Yang harus diingat adalah, pengajuan anggaran misalnya di tahun ini tidak serta merta bisa dicairkan tahun berjalan, tetapi baru bisa sampai ke penerima manfaat tahun berikutnya.
Dalam reses di Desa Kavaya, Desa Kumbasa Kabupaten Donggala banyak menyinggung soal infrastruktur dan sarana umum.
Di Desa Kavaya, warga meminta perhatian kebutuhan sarana air bersih dan alat menangkap ikan, kepemudaan, usaha inovasi emak-emak.
Di Desa Kumbasa, lebih memprioritaskan dukungan anggaran pembangunan satu masjid, dua musalla dan jembatan Sungai Kumbasa.
Mobil dinas Wakil Ketua DPRD Sulteng H Muharram Nurdin harus ‘berenang’ di Sungai Kumbasa karena belum asa jembatan. (Foto: Pataruddin)
Begitupula di Desa Daenggune, Kabupaten Sigi, reses Muharram Nurdin dalam menjaring aspirasi masyarakat lebih pada infrastruktur berupa plat duicker jalan penghubung Desa Daengguna dan Kota Palu di Kelurahan Donggala Kodi.
“Tentu tidak semua usulan masyarakat tidak dapat dipenuhi karena alokasi anggaran yang terbatas,” kata Muharram Nurdin.
Muharram juga terus mengajak masyarakat mengawal dan menyukseskan program pemerintah. Seperti yang bergulir adalah penanganan anak-anak stunting atau keterlambatan pertumbuhan anak dan menjauhi narkoba.
Kepada ibu-ibu, politisi PDI Perjuangan Sulawesi Tengah itu juga mengajak untuk menanam cabe (rica). “Rica tidak butuh tanah luas, bisa dalam pot di halaman rumah,” ajak Muharram.
Kesempatan reses juga dimanfaatkan menjaga konstituen. “Hanya satu yang paling diinginkan anggota dewan yaitu terpilih kembali dalam pemilihan legislatif,” kata Muharram.(PTR)
