oleh

PDIP soal Omnibus Law: Jokowi Berpihak Rakyat, Akan Berdialog

SuluhMerdeka.com — Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengklaim semangat Presiden Jokowi mengusulkan Omnibus Law Cipta Kerja adalah keberpihakan pada rakyat.

Hasto mengatakan para pendiri bangsa berpesan hal terpenting dalam pelaksanaan undang-undang itu adalah semangat penyelenggara negara.

“Semangat Presiden Jokowi dan Wapres KH Ma’ruf Amin serta seluruh jajaran kabinet adalah semangat keberpihakan untuk rakyat, semangat mengatasi pandemi dan pada saat bersamaan memastikan agar kebutuhan dasar rakyat seperti pangan dan pekerjaan dapat terpenuhi,” kata Hasto dalam keterangan tertulis, Jumat (9/10).

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat menyampaikan keterangan pers di kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (15/1/2020). DPP PDIP membentuk tim hukum untuk merespons kasus dugaan suap yang menyeret Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan politikus PDIP Harun Masiku. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)

Hasto memastikan Jokowi akan mengedepankan dialog. Menurutnya, dialog adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan pro-kontra Omnibus Law Cipta Kerja.

Dia melanjutkan saat ini Indonesia memerlukan situasi kondusif guna menyikapi krisis perekonomian global.

Mantan anggota DPR itu tak sepakat dengan demonstrasi yang digelar rakyat. Hasto bahkan melabeli aksi unjuk rasa beberapa waktu belakangan sebagai aksi anarkistis.

“Demonstrasi yang anarkis, berimplikasi luas, menyentuh hal yang mendasar tentang terganggunya rasa aman dan ketertiban umum. Aparat penegak hukum harus bertindak tegas, dengan memrioritaskan tindakan hukum bagi pelaku tindakan anarkis, dan aktor yang berada di belakangnya” ujarnya.

 

Gelombang demonstrasi berujung kerusuhan terjadi setelah pemerintah dan DPR mengesahkan Omnibus Law Cipta Kerja. Aturan yang diusulkan Presiden Joko Widodo itu disahkan pada Senin (5/10).

Unjuk rasa berlangsung di banyak kota, termasuk Jakarta, Bandung, Tangerang, Lampung, dan Surabaya. Massa aksi menolak pengesahan undang-undang yang tak prorakyat dan dibahas secara tak transparan. (fma)

Sumber : CNNIndonesia.com

News Feed