oleh

MPR Imbau Masyarakat Hindari Transaksional dalam Pilkada

SuluhMerdeka.com – Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid berpendapat pemilihan kepala daerah (Pilkada) kerap kali menghasilkan pemimpin yang kemudian hari bermasalah. Menurutnya, hal itu disebabkan karena ketika pemilihan masih diwarnai dengan transaksional seperti money politics.

“Demokrasi justru bukan menjadi alat untuk mempercepat kita menuju kesejahteraan, tapi demokrasi menjadi ganjalan. Bukan demokrasinya yang salah, tetapi ekses sampingnya,” kata Jazilul dalam keterangannya, Jumat (9/10/2020).

Menurut Gus Jazil, sapaan Jazilul Fawaid, demokrasi yang masih diwarnai transaksional disebabkan masyarakat masih belum cerdas, masih belum sejahtera sehingga mudah terpengaruh money politics.

“Demokrasi kita seringkali dibajak,” imbuhnya
dalam Halaqoh Kiai Muda MDS Rijatul Ansor Pandeglang dan Temu Tokoh Kebangsaan di Pondok Huffadz Manba’ul Qur’an, Labuan, Pandeglang, Kamis (8/10/).

Dia menambahkan demokrasi di Indonesia cukup mahal. Untuk menyelenggarakan Pilkada di Kabupaten Pandeglang, misalnya, membutuhkan dana sekitar Rp 56 miliar. “Demokrasi kita kadang-kadang dibajak dengan transaksional. Sudah repot-repot memilih bupati, hasilnya cuma seperti pasar malam. Ini menjadi keprihatinan kita semua,” ungkapnya.

Oleh karena itu, dia mengajak kiai-kiai muda Nahdlatul Ulama yang menghadiri halaqah itu untuk menghindari transaksional dalam pemilihan kepala daerah.

“Di NU janganlah ada transaksional. Demokrasi dan permusyawaratan melalui Pilkada tidak bertentangan dengan Al Qur’an. Yang bertentangan adalah kegiatan-kegiatan dalam Pilkada yang sifatnya curang,” ucap politikus PKB ini.

Sebelumnya, dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR kepada pemuda Ansor Kabupaten Pandeglang di Gedung KPRI Amanah Cikedal, dia juga menjelaskan tentang demokrasi dan permusyawaratan melalui Pilkada.

“Karena sosialisasi Empat Pilar MPR ini di tengah-tengah pelaksanaan Pilkada Serentak, saya ingin mengkaitkan sosialisasi ini dengan pemilihan kepala daerah. Banyak kalangan, termasuk NU dan Ansor yang belum memahami hakikat demokrasi dan permusyawaratan,” terangnya.

Dia menjelaskan satu sila dalam Pancasila yang juga amat penting dalam kehidupan berpolitik yaitu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. “Dari lima sila Pancasila, ada satu sila yang penting untuk dijalankan dalam kehidupan politik yaitu sila keempat,” sebutnya.

Menurutnya, kata demokrasi tidak ada dalam Al Qur’an, Tetapi kata permusyawaratan atau musyawarah ada dalam Al Qur’an.

“Apa sesungguhnya demokrasi? Demokrasi pada dasarnya adalah permusyawaratan. Pilkada merupakan bagian dari demokrasi, juga bagian dari permusyawaratan untuk memilih pemimpin yang terbaik. Itu namanya demokrasi,” jelasnya. (fma)

Sumber : Detik.com

News Feed