oleh

DPRD Surabaya Harap Bansos Beras Kemensos Tak Dipolitisasi

SuluhMerdeka.com – Menteri Sosial Juliari Peter Batubara bersama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini melaunching bansos beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Surabaya. Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni berharap bantuan tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik.

“Yang pertama meskipun diperbolehkan UU, menurut saya itu sama dengan mengolah data kemiskinan untuk Pilkada. Aromanya ini kan berbau politik. Semoga tidak disalahgunakan,” kata Fathoni saat dikonfirmasi detikcom, Rabu (7/10/2020).

Pria yang akrab disapa Toni ini menyebut bantuan KPM PKH ialah instrumen negara yang rawan dimanfaatkan untuk kampanye terselubung. Menurutnya, turunnya bantuan ini di saat momen kampanye Pilkada Serentak di Surabaya rawan dipolitisir.

“Semoga warga Surabaya bisa cerdas dan jeli. Kalau berangkatnya kemanusiaan, masyarakat terdampak sudah diberi bansos oleh Pemkot Surabaya yang totalnya Rp 164 Miliar sejak dulu, kan banyak warga terdampak dan mereka juga butuh. Apa pun yang dilakukan wali kota agak susah kalau dinilai kemanusian saat ini. Tapi lebih dominan kepentingan kontestasi,” jelasnya.

Pria yang juga Ketua DPD Golkar Surabaya ini berharap tujuan pemerintah membagikan PKH berupa uang non-tunai yang dirupakan sembako merupakan tujuan kemanusiaan.

“Semoga masyarakat Surabaya jeli dan tidak terpengaruh dengan program yang berbasis politik bukan kemanusiaan,” imbuhnya.

Mensos Juliari memastikan bahwa bantuan KPM PKH tidak akan dipolitisir. Juliari membeberkan dirinya sudah menegur kepala daerah agar tidak politisasi.

“Kita sudah tegur beberapa daerah, temen-temen jangan dipolitisasi karena saya dapat laporan berasnya sudah siap transporternya, tapi ada permintaan penundaan dengan alasan kurang relevan. Saya meminta kepala daerah, beras dan transporter yang tersedia agar segera disalurkan karena banyak warga yang sudah menunggu,” terangnya.

Juliari menyebut program bansos sembako untuk KPM PKH sangat kecil kemungkinannya untuk disalahgunakan demi kepentingan Pilkada Serentak 2020. “Saya kira gak bisa disalahgunakan. Saya kira sangat kecil kemungkinan,” imbuhnya.

Sementara Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menjelaskan ada 115 ribu KPM PKH yang menerima bantuan tersebut di Surabaya. “Jumlahnya ada 115.400 KPM PKH di Surabaya,” singkatnya.

Diketahui, Mensos Juliari Batubara bersama Wali Kota Risma melaunching bantuan sosial beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Surabaya, Rabu (7/10/2020). Launching dilakukan di dua tempat yakni di Kantor Pos Kebon Rojo dan Kecamatan Gayungan.

Bantuan ini ditunjukkan untuk KPM PKH Kemensos RI. Selain bersama Pemkot Surabaya, acara launching ini juga dihadiri pihak Bulog. (fma)

Sumber : Detik.com

News Feed