oleh

Anwar Abbas: Pilkada Aman dari COVID Masih Jauh Panggang dari Api

SuluhMerdeka.com – Sekjen MUI Anwar Abbas mempertanyakan bentuk pertanggungjawaban jika kasus Corona melonjak akibat penyelenggaraan Pilkada. Menurutnya, Pilkada serentak yang digelar di tengah pandemi ini dikhawatirkan menjadi klaster baru COVID-19.

“Sangat dikhawatirkan Pilkada ini akan bisa menjadi tempat penyebaran baru yang lebih masif dan merata dari COVID-19 sehingga tidak mustahil karena ketidakdisiplinan para pihak dalam mematuhi protokol kesehatan maka ajang Pilkada akan menjadi medan yang benar-benar sangat menakutkan karena diperkirakan akan terjadi ledakan pasien baru dari COVID-19 yang jumlahnya tentu akan sangat besar,” kata Anwar, dalam keterangannya, Jumat (2/10/2020).

Anwar menyebut dengan kondisi pandemi yang belum terkendali maka dampaknya di bidang ekonomi bisa terpuruk. Termasuk upaya penanggulangannya yang semakin berat.

Terlebih, lanjutnya, per kemarin kasus tambahan Corona harian berjumlah 4.174 orang dengan akumulatif 291.182 kasus Corona di RI. Dengan data tersebut, Anwar menyebut gelaran Pilkada sangat mengkhawatirkan.

“Apalagi melihat rendahnya tingkat kedisiplinan dan kepatuhan para politisi dan anggota masyarakat terhadap protokol kesehatan yang ada dalam kegiatan yang terkait dengan Pilkada yang akan diselenggarakan dalam masa pandemi COVID-19 ini,” kata Anwar.

Meski penyelenggara Pilkada sudah menyiapkan langkah-langkah pencegahan, menurutnya fakta di lapangan pelanggaran protokol kesehatan masih terjadi. Untuk itu, dia meminta pemerintah dan KPU meninjau ulang pelaksanaan Pilkada.

“Memang benar pihak penyelenggara Pilkada sudah berkali-kali menyatakan bahwa mereka telah mempersiapkan langkah bagi terselenggaranya Pilkada yang aman dari COVID-19, tapi faktanya di lapangan hal itu tidak ada dan tidak tegak sehingga bak kata pepatah masih jauh panggang dari api. Oleh karena itu pemerintah dan KPU hendaknya meninjau ulang waktu pelaksanaan Pilkada ini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan dan pihak pemerintah serta penyelenggara Pilkada tidak usah merasa malu untuk menunda karena sesal dahulu pendapatan sesal kemudian tidak berguna,” ujarnya.

Maka dari itu, Anwar pun mempertanyakan apa bentuk pertanggungjawaban jika lonjakan Corona terjadi usai Pilkada. Sebab, menurutnya, dalam hal penyelenggaraan Pilkada ini pihak yang bertanggung jawab adalah pemerintah dan penyelenggara.

“Maka pertanyaannya seperti apa bentuk pertanggungjawaban yang akan ditanggung dan akan dipikul oleh pemerintah dan pihak penyelenggara? Apakah cukup mereka menyampaikan permintaan maaf saja kepada rakyat luas atau mereka harus diseret ke meja hijau untuk mempertanggungjawabkan keputusan dan perbuatannya? Dan kalau akan diseret ke meja hijau siapa di antara mereka yang harus diseret, diadili dan dihukum serta dipenjarakan? Saya tidak tahu jawabannya karena saya tidak ahli tentang hukum. Jadi silakan yang tahu yang menjawab dan menjelaskannya,” kata Anwar Abas. (fma)

Sumber : Detik.com

News Feed