SuluhMerdeka.com – Layanan Kewajiban Publik Angkutan Barang di Laut (Tol Laut) di tahun 2021 terus berkembang. Saat ini kapal Tol Laut mulai merambah ke wilayah pegunungan tengah Papua melalui Kabupaten Nduga.
Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Jayapura (KSOP Kelas II Jayapura) Taher Laitupa mengatakan, perluasan ini dipastikan akan meningkatkan usaha-usaha jasa terkait di pelabuhan dalam ekosistem Tol Laut serta menjadikan Nduga Pintu masuk selatan untuk wilayah Pegunungan Tengah (Lapago).
Kombinasi elemen utama menjadi pendukung perluasan cakupan wilayah tol laut ini, seperti kapal dan jaringan trayek dan pelabuhan, termasuk elemen pendukung seperti optimalisasi jalur lintasan pada alur sungai dan danau di wilayah pesisir dan pegunungan, seperti halnya saat ini di Kabupaten Nduga, Papua.
“Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menjadi penyelenggara program Tol Laut dalam rangka implementasi Inpres Nomor 9 tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat, yang msn salah satu Program Prioritas di Papua adalah pengembangan jaringan Tol Laut di wilayah-wilayah 3TP di seluruh wilayah Papua,” ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (18/4/2021) seperti dikutip dari Merdeka.com.
Untuk itu, KSOP Jayapura terus melakukan Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan Tol Laut pada Trayek T-26 yang telah melayani beberapa daerah yang masih terisolir di Provinsi Papua seperti di Pelabuhan Atsy Agats, Sawaerma, Mumugu dan Batas Batu Kabupaten Nduga.
“Dari karakteristik kewilayahan pegunungan tengah, yang menjadi salah satu fokus penyelenggaraan Tol Laut adalah pelayanan distribusi logistik yang terjadwal dan teratur di Kabupaten Nduga,” kata Taher.
Dia menjelaskan, Nduga adalah Kabupaten yang berbatasan langsung dengan beberapa daerah di pegunungan tengah seperti Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Puncak dan Kabupaten Tolikara. Kabupaten Nduga saat ini membutuhkan gerak cepat dan kehadiran negara hadir untuk melakukan pembangunan yang merata dan berkeadilan sesuai harapan Presiden Joko Widodo.
Adapun monitoring dan sosialisasi Tol Laut di Pelabuhan Mumugu dan Pelabuhan Batas Batu Nduga dilakukan bersama Bupati Nduga, Wentius Nimiangge dan Tenaga Ahli Madya Kedeputian V Kantor Staf Presiden, Laus D.C Rumayom, KSOP Kelas II Jayapura sebagai Korwil UPT Perhubungan Laut di Papua.
KSOP Kelas II Jayapura sebagai kordinator wilayah UPT-UPT Ditjen Perhubungan Laut di Provinsi Papua terus menjalankan salah satu fungsi tugas memastikan jaringan trayek Angkutan Laut yang berjalan harus dapat masuk sampai ke seluruh wilayah perairan termasuk sungai dan danau.
“Dengan tingkat kebutuhan masyarakat yang sangat tinggi tentu di butuhkan pasokan logistik yang terjadwal dan teratur secara baik dan lancar dengan penggunaan kapal Rede yang dapat menjangkau perairan sungai di wilayah pegunungan tengah ini, hal ini menuntut dalam waktu dekat penyelenggaraan Tol Laut harus dapat dilaksanakan,” ujarnya.(merdeka.com)
