oleh

Reses Wakil Ketua DPRD Sulteng Muharram Nurdin, Warga Desa Beka Sampaikan Sejumlah Aspirasi

Suluhmerdeka.com – Anggota DPRD Sulteng kembali melaksanakan Reses pada masa sidang III tahun 2020-2021.

Wakil Ketua III DPRD Sulteng H Muharram Nurdin mengambil desa Beka sebagai titik pertama pelaksanaan reses.

 

Dalam kesempatan reses tersebut, Muharram Nurdin menyampaikan informasi tentang produk-produk DPRD selama masa sidang II tahun 2020-2021. Antara lain disampaikan bahwa DPRD Sulteng memperpanjang masa kerja Pansus Pasigala untuk mengawal pelaksanaan kegiatan rehab rekon pasca bencana tahun 2018.

 

Dalm sesi dialog masyarakat meminta agar penyaluran dana stimulan pasca bencana bisa dipercepat. Selain itu masyarakat desa Beka juga meminta pemerintah daerah untuk memperhatikan sarana air bersih di desa beka, karena masih banyak masyarakat yang kesulitan mengakses air bersih.

 

Kepala Desa Beka Muh Rifky juga meminta agar normalisasi dan pembuatan cek dam di sungai Pondoh bisa diprogramkan pemerintah, karena kalau musim hujan desa Beka terancam banjir dan yang paling berbahaya adanya material batu yang terbawa arus sungai.

 

Makmur, tokoh  masyarakat Beka menyampaikan kalau musim hujan di desa Beka, maka kampungnya terancam material batu karena plat deker sangat kecil.

 

“Oeh karena itu kami minta bisa ditingkatkan menjadi jembatan bentang 10 meter. Selain itu sarana air bersih kami minta untuk jadi perhatian pemerintah daerah,” ungkap Makmur sebagai wakil ketua BPD desa Beka.

 

Sementara Fatma yang mewakil perempuan desa Beka menyampaikan usul kepada pemerintah daerah memberikan bantuan modal usaha khususnya usaha rumahan seperti penjual kue dan nasi kuning.

 

Sementara reses di kecamatan Dolo dari delapan perwakilan desa rata-rata mengeluhkan irigasi Gumbasa yang dua tahun pasca gempa belum berfungsi. Sementara pencaharian utama masyarakat di kecamatan Dolo adalah petani sawah.

 

Moh Umar yang mewakili masyarakat dolo menyampaikan masyarakat sangat kesulitan selama irigasi Gumbasa tidak berfungsi.

 

Bahkan bukan hanya masyarakat kecamatan Dolo, tetapi ada sekitar 3.000 hektar lahan sawah yang terbengkalai karena irigasi Gumbasa yang belunlm fungsional sejak bencana alam 2018.

 

“Untuk itu kami meminta pemerintah dapat memberikan perhatian yang serius agar petani bisa mengolah lahannya dengan baik,” ungkap Moh Umar yang juga adalah ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sigi. (*/ptr)

News Feed