Berita

PT. Poso Energi Dituduh Tidak Jujur dalam Melaporkan Pajak Air Permukaan (PAP) oleh Komisi 3 DPRD Sulawesi Tengah

1
×

PT. Poso Energi Dituduh Tidak Jujur dalam Melaporkan Pajak Air Permukaan (PAP) oleh Komisi 3 DPRD Sulawesi Tengah

Sebarkan artikel ini
Komisi 3 DPRD Sulteng melaksanakan RDP bersama mitra kerjanya, Rabu 2 Agustus 2023. (Foto: AyoTau)

SuluhSulawesi.com – Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi 3 DPRD Sulawesi Tengah dan mitra kerjanya pada tanggal 2 Agustus 2023, terungkap bahwa PT. Poso Energi diduga tidak jujur dalam melaporkan Pajak Air Permukaan (PAP) tahun 2022. Akibat ketidakjujuran ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kekurangan pembayaran PAP oleh PT. Poso Energi sebesar lebih dari Rp528 juta.

Ketua Komisi 3 DPRD Sulawesi Tengah, Sonny Tandra, menjelaskan bahwa PT. Poso Energi melaporkan PAP kepada Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah berdasarkan daya yang dihasilkan sebanyak 152.404.905.084 Kwh, sementara BPK menemukan bahwa listrik yang dihasilkan mencapai 153.680.733.099 Kwh.

“PT. Poso Energi tidak melaporkan kurang lebih 1.275.828,5 Kwh. Dengan harga per Kwh sebesar Rp100, ini mengakibatkan kekurangan pembayaran sekitar Rp528 juta lebih,” ungkap Sonny Tandra.

Sonny Tandra merasa kecewa dengan praktik ketidakjujuran PT. Poso Energi. Menurutnya, sikap tersebut merugikan daerah.

“Yang lebih memprihatinkan adalah bahwa hingga saat ini, kekurangan pembayaran sebesar lebih dari Rp528 juta tersebut belum diselesaikan oleh PT. Poso Energi,” jelas Sonny Tandra.

Selain itu, Sonny Tandra juga mengkritik kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam menarik PAP. Dia menganggap bahwa kontribusi PAP yang diterima dari PT. Poso Energi sangat rendah jika dibandingkan dengan PLTA Soroako yang dikelola oleh PT. Vale, yang menghasilkan 360 Megawatt listrik dengan kontribusi PAP sebesar Rp85 miliar kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

“Sementara PT. Poso Energi menghasilkan 515 Megawatt, kontribusi PAP-nya kurang dari Rp20 miliar kepada Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah. Ini sungguh tidak masuk akal,” ujar Sonny Tandra.

Oleh karena itu, Sonny Tandra mendesak Bapenda Sulawesi Tengah untuk lebih berani dalam menarik PAP sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah. Selain itu, dia juga menekankan perlunya pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa pengusaha yang menggunakan PAP mematuhi kewajiban perpajakan mereka dengan jujur.

https://permatajingga.com/ Slot Thailand Situs Slot