Berita

Polda Sulteng Limpahkan Berkas Korupsi TTG Donggala ke Kejaksaan

0
×

Polda Sulteng Limpahkan Berkas Korupsi TTG Donggala ke Kejaksaan

Sebarkan artikel ini

Polda Sulteng Limpahkan Berkas Korupsi TTG Donggala ke Kejaksaan

SULTENG,SULUHMERDEKA – Polda Sulteng akhirnya melimpahkan berkas perkara kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek Teknologi Tepat Guna (TTG) Kabupaten Donggala tahun 2020 kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulteng, Rabu 19 Juni 2024.

Dalam kasus ini diduga telah mengakibatkan kerugian negara lebih dari Rp 1.8 miliar.

Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Sulteng, Kompol Sugeng Lestari mengungkap, dalam perkembangannya, penyidik telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka, yaitu DL oknum ASN di Pemkab Donggala dan M direktur CV MMP yang bertindak sebagai vendor.

“Dugaan tindak pidana Korupsi TTG tahun 2020 dengan kerugian negara lebih dari Rp 1.8 Milyar, Berkas Perkara sudah tahap I” jelas Kompol Sugeng Lestari, Jumat 21 Juni 2024.

Menurutnya perkembangan kasus TTG, berkas perkara sudah tahap I atau sudah dilimpahkan kepada pihak kejaksaan, ujarnya

“Dalam Berkas Perkara dugaan korupsi TTG yang dilimpahkan kepada pihak kejaksaan tersangka adalah inisial DL dan M yang juga Direktur CV. MMP,”jelasnya.

Kompol Sugeng Lestari juga menyebut, berkas tahap I dikirim tanggal 21 Mei 2024 tetapi dikembalikan untuk memenuhi beberapa petunjuk (P.19) dan oleh penyidik setelah dipenuhi berkas dikirim kembali, kemarin Rabu 19 Juni 2024.

Kita tunggu saja perkembangan hasil penelitian oleh pihak kejaksaan. Semoga saja dapat segera dinyatakan P.21 atau berkas lengkap, sehingga dapat diinformasikan kembali pelaksanaan tahap II, pungkasnya.

Untuk menangani dugaan perkara tindak pidana korupsi TTG ini, penyidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulteng telah memeriksa 289 orang sebagai saksi.

Perbuatan kedua tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara diduga sebesar Rp 1.8 miliar lebih.

Baik DL maupun M, diduga telah melanggar pasal 2 ayat 1, pasal 3 dan pasal 18 ayat 1 Undang-undang (UU) No.18 tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.18 tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat 1 KUHP (**).