SULTENG,SULUH MERDEKA– Ketua KPU Sulteng Risvirenol memaparkan sejumlah hal terkait kesiapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu di hadapan Komisi II DPR RI, Selasa 4 Mei 2024 di Ruang Pogombo Kantor Gubernur Sulteng.
Risvirenol yang hadir bersama komisioner lainnya, Misbah dan Christian Adiputro Oruwo, menjelaskan sejumlah tahapan penyelenggaraan Pilkada serentak sudah berjalan. Misalnya perekrutan dan pelantikan panitia adhock yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) serta Panitia Pemungutan Suara (PPS) tingkat kelurahan dan desa.
Saat ini juga menurutnya KPU Sulteng bersama KPU kabupaten/Kota se Sulteng terus intens berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan tahapan pemuktahiran data dan pencocokan daftar pemilih.
Kunker dihadiri Ketua Komisi-II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung bersama Anggota Komisi-II, yakni Rosiyati MH Thamrin dan Bagus Adhi Mahendra Putra.
Sekdaprov Sulteng Novalina, Asisten-I Pemda Sulteng Fahrudin Yambas, Polda Sulteng, Danrem 132/Tadulako, KPT Sulteng, Ketua KPU Sulteng, Bawaslu Sulteng, Sekretaris DPRD Provinsi Sulteng Siti Rachmi Amir Singi juga berkesempatan hadir pada kegiatan ini.
Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyebut tujuan tujuan Kunker spesifik ini untuk menjalankan tugas pengawasan DPR RI terkait persiapan penyelenggaraan tahapan Pilkada serentak tahun 2024,
Menurutnya saat ini Komisi-II DPR RI sebelumnya sudah melaksanakan Kunker spesifik di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sulsel.
Sebelumnya Bawaslu Sulteng juga menyampaikan bahwa saat ini sudah melakukan beberapa kali pertemuan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sulteng untuk berkoordinasi terhadap data penduduk dalam rangka pemutakhiran data pemilih. Koordinasi tersebut dilakukan sudah berjalan sejak tahapan Pemilu dan terus berlanjut hingga tahapan Pilkada.
Bawaslu juga menyampaikan bahwa Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) di Sulteng sangatlah tinggi, khususnya terkait isu money politik yang telah masuk kedalam 10 provinsi tingkat kerawanan tinggi dan berada pada urutan kedua setelah provinsi Papua Pengunungan.
Begitu pula dengan isu netralitas ASN di Sulteng juga masuk 10 provinsi kerawanan tertinggi berdasarkan data agregasi kabupaten/kota dan masuk dalam urutan keenam.
Gubernur Sulteng H.Rusdy Mastura dalam sambutanya menjelaskan bahwa pemilihan kepala daerah merupakan momen penting dalam proses demokrasi di indonesia. Karena melalui pemilihan ini rakyat berhak untuk memilih pemimpin yang akan mewakili kepentingan dan aspirasi mereka.
Karena itu persiapan dan kesiapan dalam menyelenggarakan tahan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 harus dilakukan dengan abik dan teliti. (**).