oleh

Ketua KPK Minta Direksi BPD Tidak Korupsi

Suluhmerdeka.com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri meminta kepada direksi Bank Sulteng jangan sampai mau diintervensi penguasa dan tidak ikut terjebak dalam praktek-praktek korupsi.

Hal itu disampaikan Firli Bahuri saat menyaksikan Penandatanganan Komitmen Bersama antara Gubernur Sulawesi Tengah dengan direksi Bank Sulteng di Kantor Gubernur Sulteng, Selasa (8/12) secara virtual.

Firli menekankan hal tersebut agar BPD terus berkembang dalam menjalankan fungsinya sebagai bank daerah.

Senada, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan harpannya agar BPD dapat lebih kuat dan berperan didalam peningkatan perekonomian daerah dan nasional.

“Terus meningkatkan konpetensi dalam persaingan bisnis untuk mendukung daerah dalam pembangunan,” kata Tito.

Pada kesempatan itu, Gubernur Sulawesi Tengah H Longki Djanggola bersama Komisaris Utama BPD Abdul Karim Hanggi  dan Dirut BPD Rahmat Abdul Haris menandatangan komitmen bersama tentang Akselerasi Transformasi BPD, Penerapan Tata Kelola yang baik dan peningkatan efektifitas penerapan program APU-PPT.

Komitmen bersama tersebut berisi 6 poin yang mendukung pernyataan Bersama Kementrian Dalam Negeri RI, Otoritas Jasa Keuangan , Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Dan Komisi Pembrantasan Korupsi dan 6 point komitmen bersama antara lain :

Pertama; mempercepat pencapaian sasaran program transformasi BPD , yaitu pembangunan fondasi percepatan pertumbuhan dan pemimpin pasar di tingkat nasional.

Kedua; menerapkan prinsip tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam pemilihan dewan komisaris dan direksi BPD dengan memperhatikan profesionalisme dan kompetensi calon , serta menjauhkan dari kepentingan -kepentingan yang tidak terkait dengan kegiatan usaha bank.

Ketiga; mencegah adanya intervensi atau upaya -upaya dari berbagai pihak terhadap kegiatan usaha bank yang dapat melanggar prinsip kehati hatian , propesionalisme dan integritas keuangan.

Keempat; mengembangkan aktivitas bisnis untuk meningkatkan pendapatan non bunga dan pembiayaan sektor ekonomi produktif.

Kelima; meningkatkan efektivitas penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan pendanaan terorisme (APU-PPT) yang mencakup penerapan prinsip mengenali pengguna jasa ( PMPJ) dan 5(Lima) pilar penetapan Program APU-PPT yaitu pengawasan aktip direksi dan Dewan Komisaris , kebijakan dan prosedur, pengendalian intern, sistem informasi manajemen , kecukupan SDM dan pelatihan serta pelaporan PPATK.

Dan, keenam, adalah mengalokasikan anggaran dengan jumlah yang memadai untuk pembangunan sistem informasi yang handal dan peningkatan kompetensi  sumber daya manusia.

Sementara itu, Ketua Assosiasi BPD Sugiatno menyampaikan, BPD memiliki peran strategis dalam meningkatkan perekonomian di daerah dan secara nasional.

Dirut Bank Jateng itu juga menyampaikan bahwa total aset BPD se-Indonesia sebesar Rp772,8 triliun, kredit yang disalurkan sebesar Rp479,6 triliun dan Dana Pihak Ketiga sebesar Rp625,1 triliun. Sehingga BPD diharapkan sudah dapat bersaing dan dapat berperan didalam mendukung perekonomian daerah. (*/ptr)

News Feed