oleh

Ini 7 Alasan LSI Denny JA Kenapa Pilkada 2020 Jangan Ditunda

SuluhMerdeka.com – Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA memaparkan tujuh alasan Pilkada Serentak 2020 jangan ditunda di tengah pandemi Covid-19. Yang pertama adalah alasan legitimasi.

Peneliti senior LSI Denny JA, Ikrama Masloman menyebut, jika Pilkada ditunda, 270 daerah di Indonesia akan dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt). Dia menilai, legitimasi Plt berbeda dengan kepala daerah dipilih rakyat. Kewenangannya juga terbatas.

“Plt tidak bisa mengambil kebijakan yang bersifat substansial, terutama yang berdampak pada anggaran. Serta tidak dapat mengambil kebijakan yang mengikat lainnya sesuai Permen Hukum dan HAM 2014 pasal 21 ayat 1. Di era krisis seperti corona virus, jumlah Plt sebanyak 49 persen dari total kepala daerah itu terlalu banyak,” kata dia secara virtual, Kamis (23/9).

Kedua adalah alasan proporsi. Dia bilang, dari 270 wilayah yang aman melaksanakan Pilkada, ada 44 wilayah yang terkena zona merah atau 16,3 persen. Sehingga, jangan karena kasus 16,3 persen membatalkan 83,7 persen Pilkada daerah lainnya.

“Pilkada wilayah zona merah dapat dilakukan treatment khusus tanpa harus digeneralisasi untuk 83,7 persen wilayah lain. Misalnya kasus 16,3 persen atau 44 wilayah itu, calon kepala daerah dilarang melakukan pengerahan massa lebih dari 5 orang,” tuturnya.

Ketiga adalah alasan kepastian hukum dan politik. Ikrama bilang, jika Pilkada ditunda dan menunggu vaksin dapat digunakan masyarakat, itu tidaklah pasti. Pasalnya, para ahli tidak tahu pasti kapan vaksin yang disahkan WHO dapat beredar di masyarakat.

“Pemilihan kepala daerah di 270 wilayah atau 49 persen dari total wilayah Indonesia terlalu penting jika disandarkan pada situasi yang tidak pasti,” ucapnya.

Keempat alasan kebijakan. Dia menilai, Presiden Jokowi dan partai pemimpin koalisi PDI Perjuangan sudah menyatakan sikap. Bahwa mereka memilih kebijakan untuk melanjutkan Pilkada pada 9 Desember 2020.

Tak hanya eksekutif, Komisi II DPR juga telah menyetujui Pilkada dilaksanakan 9 Desember 2020. Keputusan itu diambil dari hasil rapat bersama Mendagri, KPU, DKPP dan Bawaslu.

“Mayoritas partai politik satu suara bahwa Pilkada 2020 tidak mungkin ditunda. UU Pilkada dan Perppu mustahil diubah tanpa persetujuan Presiden. Perppu dari Presiden pun tak akan berlaku jika ditolak DPR,” terangnya.

Yang kelima, lanjut Ikrama, adalah alasan kesehatan. Dia mengatakan, hanya 16,3 persen dari 270 wilayah Pilkada yang terkena zona merah. Wilayah zona merah dapat diberi aturan khusus seperti tak boleh ada kampanye yang membuat publik berkumpul lebih dari 5 orang.

Sedangkan, di wilayah lainnya publik tidak boleh berkumpul di atas 50 orang. Protokol kesehatan juga tetap dijaga. Selain itu, calon yang tidak dapat memenuhi dapat dikenakan sanksi bertingkat hingga didiskualifikasi.

“Banyak jenis kampanye lain yang bisa dilakukan tanpa harus mengumpulkan massa, seperti kampanye media, kampanye luar ruang, dan door to door yang mengikuti protokol kesehatan,” ucapnya.

Keenam ialah alasan ekonomi. Dia mengatakan, saat ini ekonomi nasional menunjukkan minus 5,32 persen. Dari data Kemenaker juga mencatat, hingga 31 Juli 2020 ada 3,5 juta pekerja yang di PHK dan dirumahkan.

Sehingga, kata dia, kegiatan Pilkada dan kampanye di 270 wilayah dapat menjadi penggerak ekonomi lokal. Biaya kampanye, biaya saksi, biaya tim sukses, biaya cetak dan pemasangan atribut dan lain-lain dapat bergulir ke masyarakat bawah atau di daerah.

“Di era sulit seperti ini, kegiatan yang dapat menggerakkan ekonomi sekecil apapun, sejauh dapat mengontrol protokol kesehatan harus di dorong,” kata Ikrama.(Merdeka.com)

News Feed