TOLITOLI, Suluh Merdeka – Dalam upaya memperkuat langkah percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Tolitoli, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Tolitoli menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah elemen masyarakat serta instansi terkait yang tergabung dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), Kamis (7/8).
Rapat yang berlangsung di salah satu ruang pertemuan kantor DP2KB itu dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Tolitoli, Moh. Besar Bantilan. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam memperkuat langkah-langkah intervensi, baik spesifik maupun sensitif, guna menurunkan prevalensi stunting dan mencapai target nasional sesuai arahan Presiden Republik Indonesia.
“Akselerasi, kolaborasi lintas sektor, dan komitmen adalah kunci utama keberhasilan yang kita harapkan bersama. Saya berharap TPPS dapat menjalankan perannya dengan baik dan solid dalam melaksanakan tugasnya,” ujar Wakil Bupati.
Ia juga menyoroti pentingnya keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, khususnya di tingkat desa dan kecamatan. Menurutnya, penanganan stunting bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi memerlukan kolaborasi semua elemen masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas BKKBN Tolitoli, Yustiyanto Bantilan, S.Kom., M.Si., menyampaikan bahwa pelaksanaan rakor tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Rakor ini bertujuan agar pelaksanaan program penurunan stunting dapat berjalan secara terkoordinasi, sistematis, dan berkelanjutan.
Ia menjelaskan, strategi nasional percepatan penurunan stunting didasarkan pada lima pilar utama. Salah satu poin penting yang ditegaskannya adalah pentingnya transformasi digital dalam mendukung kerja TPPS, melalui pemanfaatan platform seperti Transformasi Digital Aksi Konvergensi dan aplikasi Web Aksi Bangda Terintegrasi untuk memperkuat koordinasi serta sistem pelaporan.
“Stunting merupakan masalah gizi kronis yang berdampak serius terhadap pertumbuhan anak dan kualitas generasi mendatang. Oleh karena itu, intervensi harus difokuskan khususnya pada periode emas, yakni 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK),” ujarnya.
Sebagai penutup rangkaian kegiatan, dilakukan penandatanganan berita acara rembuk stunting serta komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan. Hasil rembuk ini akan dijadikan sebagai usulan prioritas program tahun 2026, yang berfokus pada strategi konkret pencegahan dan penanganan stunting di Kabupaten Tolitoli.
Rapat koordinasi ini juga menjadi wadah konsolidasi lintas sektor dalam mengevaluasi capaian indikator, memetakan masalah, serta merumuskan solusi intervensi stunting yang lebih terarah di tingkat desa dan kecamatan. Kegiatan ini dihadiri oleh peserta dari berbagai OPD, lembaga teknis, dan elemen masyarakat. (Rendra)
