TOLITOLI, Suluh Merdeka – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tolitoli menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Tolitoli, Rabu (4/3/2026). Rapat tersebut digelar menyusul adanya dugaan pelanggaran petunjuk teknis (juknis) dalam pelaksanaan program MBG, terutama terkait kualitas menu yang disajikan kepada para siswa penerima manfaat.
Sorotan tajam disampaikan anggota DPRD Tolitoli dari Partai Bulan Bintang, Taufik, SE. Dalam forum tersebut, ia menilai menu MBG yang disajikan kepada siswa, khususnya selama bulan Ramadhan, tidak lagi mencerminkan standar gizi sebagaimana yang telah diatur dalam juknis program.
“Hampir semua dapur MBG menyajikan menu selama bulan Ramadhan yang tidak sesuai standar gizi. Keluhan ini juga banyak disampaikan oleh orang tua siswa melalui berbagai postingan di media sosial,” ujar Taufik.
Menurutnya, Program MBG pada dasarnya merupakan kebijakan yang sangat membantu masyarakat, terutama dalam mendukung pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak sekolah. Namun, dalam implementasinya di lapangan masih ditemukan sejumlah ketidaksesuaian yang berpotensi merugikan para penerima manfaat.
Ia menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan anggaran, alokasi dana untuk siswa TK hingga SD kelas III sebesar Rp8.000 per anak, sementara untuk siswa SD kelas IV hingga SMA sebesar Rp10.000 per anak. Selain itu, dapur MBG disebut menerima tambahan Rp2.000 per porsi serta Rp3.000 untuk gaji karyawan dan biaya operasional, sehingga total anggaran per porsi mencapai sekitar Rp15.000.
“Jika dihitung secara logis, dengan total Rp15.000 per porsi, menu yang disajikan seharusnya sudah memenuhi unsur karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur, dan buah secara seimbang. Namun kenyataannya tidak demikian,” jelasnya.
Sebagai contoh, Taufik menyebut salah satu menu MBG yang dibagikan di salah satu dapur di Kecamatan Galang hanya terdiri dari dua buah ubi jalar, satu bungkus kacang goreng, satu bungkus abon, serta satu bungkus kurma.
“Jika dinilai dari sisi harga maupun kandungan gizi, menu tersebut jelas tidak mencerminkan standar anggaran yang telah ditetapkan. Padahal anak-anak sekolah membutuhkan asupan gizi yang cukup untuk mendukung masa pertumbuhan mereka,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar program yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat tersebut tidak dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mencari keuntungan pribadi.
“Program makan gratis ini sangat membantu masyarakat. Jangan sampai ada pihak-pihak yang memanfaatkannya untuk meraup keuntungan pribadi. Jika memang ada indikasi konspirasi atau permainan anggaran, tentu harus ditindaklanjuti secara serius,” tandasnya.
Selain menyoroti kualitas menu, DPRD juga mempertanyakan kebijakan pengadaan bahan baku yang dinilai belum berpihak kepada petani dan pelaku usaha lokal. Dalam RDP terungkap bahwa salah satu dapur MBG di Kecamatan Tolitoli Utara membeli beras dari Kota Raya, Kabupaten Parigi Moutong, serta telur ayam dari Kecamatan Baolan. Padahal di Kecamatan Galang terdapat peternak ayam petelur yang dinilai mampu memenuhi kebutuhan tersebut.
“Seharusnya petani dan pengusaha lokal diberdayakan. Pusat dapur MBG tidak jauh dari lahan pertanian dan peternakan ayam milik warga setempat. Bagaimana petani dan pengusaha lokal bisa berkembang jika tidak dilibatkan,” tambahnya.
DPRD menilai, kebijakan pengadaan bahan baku yang melibatkan produk lokal tidak hanya memudahkan pengawasan distribusi, tetapi juga dapat memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat Tolitoli. Program MBG dinilai memiliki potensi besar untuk menggerakkan ekonomi daerah apabila dikelola secara transparan dan akuntabel.
Dalam RDP tersebut, DPRD meminta SPPG melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program, mulai dari standar menu, kualitas bahan baku, mekanisme distribusi, hingga transparansi penggunaan anggaran. DPRD juga membuka kemungkinan pembentukan tim pengawas lintas komisi guna memastikan program berjalan sesuai juknis dan tidak menyimpang dari tujuan awalnya.
Sementara itu, pihak SPPG menyatakan akan menindaklanjuti seluruh masukan dan kritik yang disampaikan DPRD. Mereka berkomitmen melakukan evaluasi internal serta berkoordinasi dengan pihak terkait agar pelaksanaan program MBG di Kabupaten Tolitoli berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Masukan dari DPRD menjadi bahan evaluasi bagi kami. Jika memang ditemukan kekurangan di lapangan, tentu akan segera kami perbaiki,” ujar perwakilan SPPG. (Rendra)
