PALU, Suluh Merdeka – Upaya memperkuat sinergi lintas sektor dalam pembangunan keluarga terus digencarkan. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) melalui Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) selama dua hari di Hotel Grand Sya, Kota Palu.
Mengusung tema “Transformasi Kemendukbangga Mendukung Program Prioritas Presiden melalui Berani Cerdas, Berani Sehat menuju Indonesia Emas 2045”, kegiatan ini menjadi forum strategis yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan. Hadir dalam kegiatan tersebut unsur OPD/KB dari 13 kabupaten/kota, mitra kerja, organisasi profesi, akademisi, organisasi masyarakat, media, serta para pemangku kepentingan lainnya.
Rakorda secara resmi dibuka oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny A. Lamadjido. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam mewujudkan keluarga berkualitas sebagai fondasi pembangunan daerah dan nasional.
Kegiatan ini juga menjadi wadah evaluasi capaian Program Bangga Kencana, khususnya yang didukung Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang Keluarga Berencana. Selain itu, Rakorda bertujuan menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah sekaligus merumuskan langkah konkret percepatan transformasi pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana di Sulawesi Tengah.
Sejumlah program prioritas Kemendukbangga menjadi fokus pembahasan, di antaranya Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) sebagai penguatan intervensi berbasis keluarga, Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA) untuk meningkatkan kualitas pengasuhan anak, serta Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) yang mendorong peran aktif ayah dalam pembentukan karakter anak.
Selain itu, inovasi berbasis teknologi turut diperkenalkan melalui aplikasi konsultasi keluarga berbasis kecerdasan artifisial guna memperluas akses layanan edukasi dan pendampingan. Program lainnya adalah SIDAYA (Lansia Berdaya) yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan dan kemandirian lansia agar tetap sehat, produktif, dan berdaya dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat.
Dalam sesi pra-Rakorda, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tolitoli, Yustiyanto Bantilan,S.Com.M.Si mengungkapkan sejumlah tantangan di daerah, khususnya dalam implementasi program TAMASYA. Ia menyoroti masih terbatasnya sumber daya manusia tenaga pengasuh anak yang memenuhi standar, serta perlunya pelatihan untuk meningkatkan profesionalisme pengasuh.
“Kami juga menghadapi keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan program ini. Ke depan, kami berharap menu DAK nonfisik dapat mengakomodasi program-program prioritas tersebut,” ujarnya.
Rakorda ini juga menghasilkan sejumlah rumusan strategis, di antaranya penyusunan Peta Jalan Kependudukan berbasis 30 indikator, penguatan Tim Percepatan Penurunan Stunting lintas sektor, optimalisasi intervensi berbasis siklus kehidupan keluarga, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data.
Melalui Rakorda ini, diharapkan terbangun komitmen yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah bersama seluruh mitra kerja dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas, sehat, dan berdaya sebagai pilar utama menuju Indonesia Emas 2045. (Rendra)
