PALU — Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja reses ke Provinsi Sulawesi Tengah pada 19 hingga 23 Juni 2025. Kunjungan ini difokuskan pada peninjauan infrastruktur dan transportasi strategis yang dinilai penting dalam mendukung percepatan pembangunan di wilayah tersebut.
Kegiatan diawali dengan peninjauan ke Pelabuhan Pantoloan dan Jembatan IV Palu. Selanjutnya, rombongan Komisi V menggelar pertemuan resmi bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di Kantor Gubernur, yang dipimpin oleh Gubernur Dr. H. Anwar Hafid dan Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido. Pertemuan itu turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Palu, sejumlah kepala daerah, perwakilan kementerian teknis, serta perwakilan BUMN.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Polibu, Gubernur Anwar menyampaikan sejumlah usulan pembangunan prioritas yang perlu mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Beberapa di antaranya adalah perbaikan ruas jalan nasional yang rusak serta peningkatan status Bandara Mutiara Sis Al-Jufri menjadi bandara internasional.
“Sulteng memiliki potensi besar untuk tumbuh, tapi kami juga dihadapkan pada tantangan berat, terutama soal keterbatasan anggaran pemeliharaan jalan nasional, khususnya di wilayah utara yang berbatasan langsung dengan Gorontalo,” ujar Anwar.
Selain itu, Anwar menyoroti belum optimalnya operasional pelabuhan penumpang di Donggala dan Banggai Kepulauan. Ia mendorong penerapan skema kolaboratif antara pemerintah dan sektor industri, seperti kerja sama yang telah terjalin dengan PT IMIP untuk mendukung pemeliharaan jalan nasional.
Terkait penanganan dampak bencana gempa dan tsunami 2018, Gubernur Anwar menyampaikan bahwa hingga kini masih ada ratusan keluarga korban yang tinggal di hunian sementara. Ia meminta dukungan anggaran dari pemerintah pusat agar proses relokasi dapat diselesaikan sebelum tahun 2026.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, menegaskan bahwa kunjungan ini bukan sekadar seremonial, melainkan bentuk komitmen nyata DPR untuk mengawal pembangunan daerah.
“Kami datang bukan hanya mendengar, tapi juga mencatat dan akan memperjuangkannya dalam pembahasan anggaran bersama kementerian terkait. Semua aspirasi ini akan kami kawal hingga tuntas,” ungkap Andi Iwan.
Pertemuan tersebut juga dihadiri perwakilan dari Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Perumahan dan Transmigrasi, BMKG, Basarnas, PT Pelindo, PT Waskita Karya, dan PT Angkasa Pura.
Menutup pertemuan, Gubernur Anwar Hafid menegaskan kesiapan Sulawesi Tengah untuk menjadi salah satu motor pertumbuhan di Kawasan Timur Indonesia. Ia menyatakan bahwa sinergi antara pusat dan daerah menjadi kunci percepatan pembangunan.
“Kami tidak hanya ingin didengar, tapi juga dilibatkan. Sulawesi Tengah siap berkontribusi lebih besar dalam pembangunan nasional jika ada sinergi yang kuat,” pungkasnya. (*)
