PALU,SULUHMERDEKA – Puncak peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) tahun 2024 diselenggarakan di Sriti Convention Hall Palu, Rabu 7 Agustus 2024. Harganas dibuka Sekretaris Utama BKKBN RI, Tavip Agus Rayanto.
Harganas bertema Keluarga Berkualitas Menuju Indonesia Emas” ini disemarakkan dengan sejumlah taria-tarian kreasi dari Forum Generasi Berencana (GenRe) Sulteng, penyerahan penghargaan-penghargaan serta peluncuran Sulteng Population Clok.
Harganas tingkat Sulteng tahun 2024 sebelumnya sudah disemarakkan dengan sejumlah kegiatan dan perlombaan. Menurut Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) Sulteng, Tuti Safriana dalam laporan panitia pelaksana,pada 6 Juni 2024 pihaknya mengikuti Harganas yang digelar DP2KB Semarang.
Lalu pada 2 Agustus melaskanakan jalan santai bersama seluruh pegawai DP2KB Sulteng serta seluruh mitra DP2KB dan BKKBN Perwakilan Sulteng. Pemeriksaan kesehatan gratis yang dilaksanakan bersam Dinas Kesehatan Sulteng, Pelayanan KB bersama Dinas P2KB Kota Palu, pasar murah dan pasat tani di halaman kantor Dinas P2KB Sulteng, lomba memasak dan mewaranai anak-anak serta lomba internal antara pegawai Dinas P2KB Sulteng dan Kantor Perwakilan BKKBN Sulteng.
Sekretaris Utama BKKBN RI, Tavip Agus Rayanto, membuka Harganas mengucapkan terimakasih kepada masyarakat Sulteng atas penyelenggaraan Harganas ke-31 tahun 2024 ini. Menurutnya dibalik tema Harganas, salah satu pembangunan keluarga diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tiga aspek yang dapat meningkatkan IPM adalah rasa bahagia dan ketentraman keluarga serta kemandirian.
“Catatan untuk Sulteng indeks kemandirian dan ketentraman keluarga masih perlu ditingkatkan,”katanya.
Tema Indonesia emas masih menyisakan tantangan secara nasional dan daerah. Catatannya untuk Sulteng saat ini angka stunting berada pada 27persen lebih dan tercatat hanya turun 1 persen. Persentase masih berada diatas persentase nasional.
“Ketika bicara perpesktif pembangunan keluarga untuk mengisi Harganas, inilah berbagi tantangan yang secara bertahap harus mampu kita tangani bersama,”ujarnya.
Salahsatu permasalah diungkap Tavip dalam kesempatan ini. Dia mengungkap sesuai update data, ketika ditanyakan pada generasi usia 10 sampai 24 tahun kapan bertama kali berhubungan seks? yang wanita 59persen mengaku sudah melakukan hubungan seks sebelum menikah. Sedangakan laki-laki sebanyak 74 pesrsen sudah berhubungan seks sebelum menikah.
“Ini juga menjadi tantangan dan spirit untuk membangun keluarga yang lebih berkualitas,”katanya lagi.
Selanjutnya jika berbicara Total Fertiliy Rate (TFR) atau angka kelahiran total di Sulteng, angkaya hingga hari masih 2,31persen. Ini artinya program KB di Sulteng masih relevan karena dalam RPJMN angka TFR idealnya nasional 2,1 persen. Sementara jika berbicara angka nasional sudah mentok diangka 2,108 persen.
“Kita tidak ingin kawatir terjadi minus groth pertumbuhan penduduk negatif. Sehingga isu permasalah yang muncul seperti di Negara cina dan jepang kini kesulitan mencari tenaga kerja produktif karena kekurangan sumber daya,”paparnya.
Tavip menyebut program KB jaman dulu beda dengan sekarang. Dulunya untuk menurunkan angka TFR dengan program dua anak cukup. Tapi kini tagline itu diubah dengan dua anak lebih lebih sehat. Kalau secara ekonomi lebih mampu memang sebetulnya punya anak tiga juga boleh.
Tavip melanjutkan, isu stunting menjadi penting di era kepempinan Presiden Jokowi karena anak-anak bayi Dua Tahun (baduta) saat ini pada tahun 2046 akan menjadi remaja dan akan menjadi pemimpin. Itulah mengapa isu stunting dalam konteks pembangunana sebetulnya untuk meraih cita-cita Indonesia emas.
Terkait isu stunting di Sulteng yang masih berada pada angka 27 persen, beberpa waktu lalu Wapres telah memerintahkan untuk melakukan intervensi serentak pencegahan stunting. Namun beberpa kepala daerah protes karena data stunting dalam EBBGM berbeda jauh dengan data SHI.
Karena itu, bupati dan wali kota di Sulteng untuk tidak mengikuti data pengukuran serentak yang pertama. Sebab belum bisa menjadi alat ukur untuk angka stunting lantaran alat ukur yang digunakan belum terstandar. Kedua, ternyat ditemukan beberpa tempat tidak mengikuti SOP atau mengukur anak saat memakai topi atau kakinya belum diluruskan juga sudah diukur.
“Itulah bedanya kalau enumaretor yang sudah terlatih. Karena itu saya berharap hasil intervensi serentak sebelumnya saya kira dilaksanakan segera dilaksanakan intrvensi makanana tambahan sehingga didata kembali dalam SSI,”harapnya.
Tavip juga mengungkap mengapa angka stunting nasional hanya turun 0,1 persen. Menurut Menkes, penyebab pertama adalah karena anak stunting yang diukur dalam usai lima tahun dan usia diatas lima tahun tidak diukur atau tidak jadi semple. Ternyata yang stunting baru dibanding yang sudah tidak stunting yang usianya lebih lima tahun ternyata lebih banyak yang stunting.
Kedua, ternyata karena isunya stunting dibeberpa daerah kemudian intervensinya focus pada anak-anak stunting dan justru berorientasi pada mencegah terjadinya stunting. Padahal kalau sudah terlanjut stunting menurut beberapa pakar tingkat keberhasilannya menyembuhkan hanya 20 sampai 30 persen, karena penyebab stunting itu kompilkasi, tidak hanya persoalan gizi kronis.
Lantasb agaimana mencegahnya?. Pertama jelas Tavip, dimulai dari yang ringan adalah anak-anak yang berat badannya ketika ditimbang tidak naik untuk selanjutnya menjadi perhatian mendapat makanan tambahan selama dua minggu.
Kedua intervensi yang agak berat, mereka adalah anak-anak yang ketika ditimbang berat badannya kurang. Ini membutuhkan waktu sedikit lebih panjang sekitar empat minggu. Kemudian yang lebih sulit yaitu anak-anak gizi buruk lalu gizi kronis dan stunting.
“Mencegah ada dua cara, jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek yakni sampai Oktober 2024 atau diakhir masa jabatan Presiden Jokowi. Untuk mempertahankan angka stunting 14 persen maka sebetulanya jangka pendek ini focus pada ibu hamil dan anak masih dalam usia dua tahun. Tapi jika bicara RPJMN tahun 2025-2029 tentunya focus pada intervensi pada aspek lainnya,”demikian Tavip.
Sementara itu, Sekdaprov Sulteng Novalina, persentas angka prevalensi TFR Sulteng sebesar 27,2 persen memang masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu terus diintervensi Pemerintah Sulteng. Angka tersebut masih berada di atas rata-rata nasional yakni 21, 5persen. Penurunan prevalensi stunting di Sulteng yang hanya 1 persen dari tahun 2023 menandakan masih banyaknya tantngan yang perlu diselesaikan dalam penanganan stunting.
Akar permasalahan stunting di Sulteng salahsatunya masih karena edukasi dan pengetahuan masyarakat mengenai stunting yang masih minim. Hasil survey bahkan menunjukkan informasi mengenai stunting belum sepenuhnya diterima penduduk di atas usia 10 tahun.
Karena itu pihaknya melihat peluang untuk memanfaatkan media massa menjadi sarana infomasi bagi masyarakat Sulteng dalam upaya pencegahan stunting.
“Persentase penerimaan informasi tentang stunting masih cukup besar diperoleh masyarakat dari media massa,”sebut Nolaina (NRF)
