PALU,SULUHMERDEKA – Bawaslu Sulteng kembali mengumpulkan jajaran Bawaslu kabupaten/kota dan Panitia Pengawasan Kecamatan (Panwascam) se Sulteng dalam apel siaga pengawasan Pilkada se Provinsi Sulteng, Sabtu 14 September 2024 di Lapanga Undata lama Kelurahan Besusu Barat Kota Palu. Apel siaga pengawasan itu dihadiri sekira 680 jajaran pengawas termasuk eksternal.
Seluruhnya hadir berbaris rapid an bersama-sama membacakan deklarasi apel siaga pengawasan Pilkada secara bersama-sama. Naskah deklarasi dibacakan Komisioner Bawaslu Sulteng Dewi Trisnawati yang dilanjutkan dengan menekan tombol sirene tanda apel pengawasan Pilkada dimulai
Adapun lima poin isi deklarasi apel siaga pengawasan Pilkada tahun 2024 antara lain,
- Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar tahun 1945
- Mewujudkan pemilihan kepala daerah tahun 2024 yang langsung, umum,bebas,jujur dan adil
- Tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Menolak segala bentuk penyebaran hoaks, kampanye hitam, ujaran kebencian, politik uang, dan politisasi sara
- Siap mengawasi setiap tahapan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024
Ketua Bawaslu Sulteng, Nasrun menegaskan kehadiran jajaran pengawas pada apel siaga ini ingin memberikan informasi ke public bahawa seluruh jajaran Bawaslu, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten kota, kecamatan serta desa dan kelurahan siap mengawal Pilkada 2024.
Apel siaga ini ingin memberi penguatan pada jajaran sekaligus mensolidkan kembali barisan-barisan yang sempat terpisah. Sehingga bisa melaksanakan tugas pengawasan Pilkada 2024. Sebab menurutnya, ada tiga tahapan yang sedang beririsan yang perlu diawasi bersama hingga tingkat kabupaten dan desa. Tahapan yang sudah selesai adalah pemutakhiran data ditingkat kecamatan dan akan bergerak rekapilutali Daftar pemilihan tetap (DPT) tingkat kabupaten/kota.
Nasrun berharap proses tahapan itu bisa terkawal semuanya. Bawaslu dalam proses pemutakhiran data jelasnya menggunakan tiga strategi. Pertama pengawasan melekat, uji petik dalam proses pemutakhiran dan pemberian saran perbaikan jika ditemukan ada permasalahan dalam proses pemutakhiran
Kemudian tahapan pengadaan logitik tahap 1 yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupatenn dalam mengawasi produksi dan distribusi logistic yang sedang berjalan.
“Insyaallah dalam minggu ini logistic tahap 1 sudah mulai didistribusikan oleh KPU dan jajarannya,”kata Nasrun
Ketiga pengawasan tahapan pencalonan sudah masuk verifikasi administrasi ddokumen Pasangan Calon (Paslon). Tanggal 22 September 2024 akan dilakukan penetapan Paslon.
Setelah penetapan Paslon, semua jajaran pengawas Pemilu dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan sebutnya harus sudah melakukan pengawasaan melekat terhadap seluruh objek pengawasan.
“Peserta Pemilu adalah salahsatu objek pengawasan dari kita semua,”ujarnya
