SULTENG, SULUHMERDEKA – Meski telah dicabut, edaran Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) nomor 08 tahun 2024, tentang kewaspadaan terhadap penyakit anthraks terhadap ternak rumansia asal Gorontalo masih menyisakan tanya besar. Surat ini menyebabkan akses pasar ternak rumansia sempat terhenti dan dianggap merugikan Provinsi Gorontalo.
Ketua Fraksi PKS DPRD Sulteng Wiwiek Jumatul Ro’fiah mengatakan ada beberapa catatan disampaikan Fraksi PKS, terkait edaran tersebut.
“Pak Gubernur tolong jangan agal fokus walaupun Beliau terbagi konsentrasi dengan urusan menyambut Pilkada November mendatang, tapi tidak harus sampai seperti ini. Kok ada edaran yang terbit dan beliau langsung lagi yang teken, tapi ternyata hoaks. Bahkan sampai membuat banyak pihak galau,”kata Ketua Fraksi PKS DPRD Sulteng, Hj Wiwik Jumatul Rofi’ah, dalam rilis resmi Fraksi, Minggu 21 Juli 2024.
Fraksi PKS katanya, juga ingin mempertanyakan, siapa tim ahli Pak Gubernur di balik terbitnya edaran tersebut. Apakah mereka tidak teliti.
Menurutnya, terbitnya edaran tersebut, mengindikasikan ada hal yang perlu dievaluasi oleh Gubernur Sulteng. Fraksi PKS, meminta agar dilakukan evaluasi, siapa saja pihak-pihak yang terlibat, sehingga bermuara pada lahirnya edaran yang diteken langsung Gubernur Sulteng.
“Walaupun edaran tersebut telah dicabut melalui Surat nomor 10 yang diteken Pak Gubernur tertanggal 19 Juli, namun bagi kami sekali lagi cukup mencoreng. Apalagi sudah menjadi polemic, bahkan menimbulkan keresahan dan dibantah langsung oleh Pemerintah Gorontalo, yang merasa dirugikan,”katanya.
Menurut Bunda Wiwik, yang juga patut dipertanyakan, adalah poin landasan hukum yang disebutkan sebagai dasar terbitnya edaran tersebut, yakni SK Menteri Pertanian nomor 311/Kpts/PK.320/M/06/2023.
“Setelah ditelusuri Tenaga Ahli Fraksi kami, SK tersebut ternyata mengatur soal masalah Rabies yang terjadi di wilayah Solo Raya,”tutup Bunda Wiwik.(**)
