PALU,SULUHMERDEKA – Badan Nasional Penangguangan Bencana (BNPB) RI menyerahkan sejumlah fasilitas proyek Petra-UNDP kepada pemerintah kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah (Sulteng), Senin 24 Juni 2024 di Hotel Aston Palu.
Penyerahan itu ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (Bast) 19 fasilitas sosial (SD, SMP, SMK, Puskesmas, Rumah Sakit) dan Berita Acara Serah Terima Operasional (Basto) 18 Sekolah dan 1 Puskesmas Proyek Petra-UNDP di Provinsi Sulteng.
Proyek Petra-UNDP dengan pendanaan dari pemerintah Jerman melalui Bank Pembangunan Jerman (KFW) ini adalah salah satu bentuk dukungan pemulihan pasca bencana. Ini merupakan salah satu bentuk nyata implementasi konsep pentahelix dalam penanganganan bencana.
Kegiatan yang diinisiasi BNPB Pusat bekerjasama Jerman, KFW, Bappenas ini dihadiri Direktur Pemulihan dan Peningkatan Fisik BNPB Pusat, Johny Sumbung. Perwakilan Direktorat Tata Ruang, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas, Diah Lenggogeni dan Kalak BPBD Kota Palu Presley Tampubolon.
Perwakilan Direktorat Evaluasi, Akuntasi dan Setlemen, Kementerian Keuangan, Ilham Nugroho, Gubernur Sulawesi Tengah, yang diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Provinsi Sulteng, Fahrudin Yanbas.
Pemerintah kabupaten dan kota yang hadir antara lain, Wali Kota Palu yang diwakili Sekretaris Kota (Sekkot) Irmayanti Petalolo, Bupati Donggala, yang diwakili Sekretaris Daerah Daerah Donggala, Rustam Effendi, Bupati Sigi yang diwakili plh Sekretaris Daerah Sigi, Selvy, Bupati Parigi Moutong, yang diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Adrudin Nur.
Perwakilan UNDP Indonesia, Kepala Unit Rekonstruksi dan Resiliensi, Christian Usfinit, Kepala Bappeda provinsi dan kabupaten/kota:
Kalaksa BPBD provinsi dan kabupaten/kota, kepala dinas pendidikan dan kesehatan provinsi dan kabupaten/kota, 12. Kepala BPKAD provinsi dan kabupaten kota, perwakilan dari unit kerja dan biro biro di BNPB.
Direktur Pemulihan dan Peningkatan Fisik BNPB Pusat, Johny Sumbung menyebutkan bahwa pemerintah dan berbagai pihak secara bersama berkolaboratif telah menjalankan berbagai upaya untuk pemulihan pascabencana gempabumi, tsunami dan likuifaksi di Sulteng.
Menurutnya permasalahan kebencanaan merupakan sesuatu hal yang sangat komprehensif dan multi dimensi dan merupakan tanggung jawab semua pihak. Diperlukan sinergi dan kolaborasi yang harmonis antar pemangku kepentingan sehingga prioritas penanggulangan bencana dapat terlaksana dengan efektif dan efisien.
Jhony berharap pemerintah daerah dapat berkomitmen untuk menjaga dan memelihara seluruh fasilitas yang terbangun tersebut sehingga bisa bermanfaat dalam jangka panjang dan dapat membantu masyarakat pulih dari bencana dan menjadi lebih tangguh, serta menuntaskan semua kewajiban adminitrasi serah terima aset dari BNPB kepada pemerintah daerah.
“Kami mengucapkan terimakasih kepada UNDP dan pemerintah Jerman melalui proyek hibah KFW atas konstribusinya dalam keikutsertaan pelaksanaan pemulihan di Sulteg,”harapnya.
Dia menambahkan, saat ini keterlibatan pemerintah pusat dalam penanganan bencana cukup besar. Kepedulian dan keseriusan Pemerintah Indonesia terhadap masalah bencana sangat tinggi dengan dibuktikan dengan penganggaran yang signifikan khususnya dalam proses rehabilitasi rekonstruksi yang manfaatnya telah dan sedang dirasakan bersama.
Namun dengan seiring berjalannya waktu, arah kebijakan penanggulangan bencana kedepan dilaksanakan oleh daerah sebagai ujung tombaknya. BPBD harus berperan aktif dalam perencanaan pembangunan daerah sehingga penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah menjadi terpadu, terstruktur, terarah dan terukur.
“Seperti kita ketahui bersama bahwa kegiatan pemulihan di Sulteng juga masuk dalam prioritas nasional pada RPJMN 2020 2024 maka tidak menutup kemungkinan pemulihan sektor lain yang belum terpenuhi dapat masuk dalam perencanaan OPD terkait,”ujarnya.
Sebagai negara yang rawan bencana, maka semua harus bersiap dalam menghadapi ancaman bencana,baik itu gempa yang berulang maupun tsunami yang akan terjadi nantinya. Diperlukan peningkatan kewaspadaan dan peningkatan kapasitas ketangguhan masyarakat dalam menghadapi setiap ancaman bencana.
“Semoga kita ini tetap dapat menjaga akuntabilitas dan sinergitas antara semua pemangku kepentingan sebagai upaya bersama dalam pemulihan pascabencana di wilayah terdampak bencana,”harapnya lagi.
Sekkot Palu Irmayanti mengatakan bahwa momen ini menjadi kebanggan bagi semua yang hadir di tempat ini dan terlibat dan menyaksikan peristiwa yang kelak akan dikenang selamanya. Menurut Sekkot, setelah lebih dari 5 tahun pasca bencana alam di Kota Palu, satu persatu sarana dan prasarana yang dahulunya luluh lantak, sudah bisa kembali terbangun dan berfungsi. Bahkan dengan kualitas dan performa yang jauh lebih baik, dari sebelum terjadinya bencana.
“Kami wajib mengenang dan tidak melupakan semua pihak yang telah berjasa membuat Kota Palu hari ini, bisa terbangun dengan jauh lebih baik, sebegaimana yang sering disebutkan sebagai Buid Back Better and Saver,”kata Sekkot.
Khususnya untuk UNDP PETRA yang sudah terlibat dari proses perencanaan partisipatif, penataan komunitas terdampak dan verivikasi bersama pembangunan proyek yang dilakukan di Kota Palu yang terdiri dari SMPN 14 Palu, SDN 21 Palu, SDN Pengawu, TPA Kawatuna dan RS Anutaputra,
Kerja kolaborasi tersebut, ujar Sekkot bisa menghadirkan, suatu performa bangunan infrastruktur yang harapannya bukan saja berfungsi ideal sesuai peruntukannya tapi bisa menjadi role mmode/ tahapan pelaksanaan pembangunan, karena rangkaian prosesnya yang berjalan, terjaga dan termonitoring secara baik.
Pelaksanaan pembangunan infrastrutkur pendidikan dan kesehatan serta pelayanan umum yang terbangun di Kota Palu, menumbuhkan kesadaran, bahwa pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pada wilayah terdampak bencana, tidak hanya sekedar membangun kembali infrastuktur yang rusak, tetapi juga sebagai upaya membangun kembali
harapan, pola pikir dan metodo kerja yang tangguh dan sensitif terhadap berbagai isyu kebencanaan.
“Bahwa pembangunan infrastruktur pasca bencana, memiliki tingkat kesulitan yang lumayan pelik, mulai dari awal penentuan dan pemilihan lokasi, kontraktual pembangunan, penyiapan regulasi dan persyaratan teknis, sampai proses penandatangan berita acara serah terima operasional pada hari ini,”kata Sekkot.
Masih menurut Sekkot, karena ketulusan dan kerjasama saling bercaya, serta semangat pantang menyerah, dan kesabaran semua pihak baik UNDP PETRA, masyarakat terdampak serta pemerintah baik pusat maupun daerah dan tak lupa bantuan dari Allah semata, sehingga acara hari ini bisa terlaksana.
Karena pembangunan sekolah, sarana kesehatan dan infrastruktur umum yang terbangun saat ini, telah menjadi prioritas dalam rangka percepatan pembangunan pasca bencana alam di Sulteng.
“Semoga yang diserah terimakan hari ini selanjutnya dapat dikembangkan menjadi sarana yang berkesesuain dengan kebutuhan masyarakat yang resilince dan ramah lingkungan,”terangnya.
Pemkot dan masyarakat Palu tambah Sekkot berterimakasih kepada pemerintah Jerman melalui Bank Pembangunan KfW sebagai Donor, UNDP PETRA, pemerintah pusat baik Bappenas dan BNPB, pemerintah Sulteng dan semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung atas terlaksananya kerjasama ini.
“Semoga simbiosa mutualisme ini, kedepannya bisa terus dipertahankan, sehingga “Build Back Better and Saver” dapat benar benar terwujud di Kota Palu,”demikian Sekkot (**/NRF)
