Daerah

Tanggapi Isu Pengadaan 1.500 Ayam KUB, Ketua BUMDes Amanah Jaya Buka Dokumen Pengelolaan Dana

5
×

Tanggapi Isu Pengadaan 1.500 Ayam KUB, Ketua BUMDes Amanah Jaya Buka Dokumen Pengelolaan Dana

Sebarkan artikel ini
Oplus_131072

TOLITOLI, SULUH MERDEKA – Munculnya sorotan dan isu miring terkait pengelolaan anggaran program ketahanan pangan sebesar Rp144 juta yang bersumber dari alokasi 20 persen Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2026 untuk pengadaan 1.500 ekor ayam Kampung Unggul Balitbangtan (KUB), akhirnya mendapat tanggapan dari Ketua BUMDes Amanah Jaya, Reydi F. Rambi.

Di tengah berbagai pertanyaan masyarakat mengenai realisasi anggaran dan perkembangan usaha peternakan tersebut, Reydi memilih memberikan penjelasan secara terbuka. Ia juga memperlihatkan sejumlah dokumen dan arsip kegiatan sebagai bentuk klarifikasi atas pelaksanaan program yang dikelola BUMDes.

Menurut Reydi, anggaran sebesar Rp144 juta tersebut dialokasikan untuk mengembangkan usaha peternakan ayam KUB sebagai salah satu kegiatan produktif dalam mendukung program ketahanan pangan desa. Penggunaannya mencakup pembangunan kandang, pengadaan 1.500 ekor anak ayam atau Day Old Chick (DOC), pembelian pakan, obat-obatan, serta kebutuhan pemeliharaan ternak.

Ia menjelaskan, sebelum kegiatan direalisasikan, pengurus BUMDes terlebih dahulu menggelar rapat bersama anggota untuk membahas dan menentukan jenis usaha yang dinilai memiliki potensi ekonomi serta dapat dikembangkan secara berkelanjutan.

Dari hasil pembahasan tersebut, usaha peternakan ayam KUB akhirnya disepakati sebagai salah satu program ketahanan pangan desa.

“Anggaran Rp144 juta itu dialokasian untuk pembuatan kandang, pembelian anak ayam atau DOC sebanyak 1.500 ekor, pakan, serta vaksin dan obat-obatan,” ungkap Reydi kepada wartawan.

Perjalanan usaha peternakan yang semula diharapkan berkembang menjadi sumber pendapatan BUMDes tersebut ternyata tidak berjalan sesuai harapan.

Reydi mengungkapkan, pada tahap awal pemeliharaan, kondisi ternak masih berjalan relatif lancar. Namun, ketika ayam memasuki usia sekitar tiga bulan, peternakan mulai menghadapi persoalan serius berupa serangan penyakit yang diduga disebabkan oleh virus.

Kondisi tersebut menyebabkan kematian ayam secara bertahap, bahkan menurut pengakuannya, hampir setiap hari puluhan ekor ternak mati.

Situasi itu membuat pengurus BUMDes Amanah Jaya harus bekerja ekstra untuk mempertahankan populasi ayam yang sebelumnya mencapai 1.500 ekor terus menurun akibat terserang penyakit

” Setiap hari puluhan ekor ayam mati akibat serangan penyakit tersebut. Kami juga tidak tinggal diam. Setiap kejadian kematian ayam tetap kami dokumentasikan sebagai bahan laporan pertanggungjawaban (LPJ),” jelasnya.

BUKTI FOTO – Tampak beberapa dokumentasi program, mulai dari kedatangan DOC, pemeriksaan, kondisi perkembangan, hingga situasi ternak terserang virus dan mati

Berbagai langkah penanganan, lanjut Reydi, telah dilakukan untuk menekan angka kematian ternak. Di antaranya pemberian vaksin, perawatan ayam, serta pembersihan kandang secara rutin setiap tiga hari.

Namun, upaya tersebut belum memberikan hasil maksimal. Kematian ayam terus terjadi sehingga jumlah ternak mengalami penurunan cukup signifikan.

Dari populasi awal sebanyak 1.500 ekor, hingga akhirnya menyusahkan ratusan ekor. Untuk menghindari risiko kerugian yang lebih besar, pihak BUMDes akhirnya mengambil langkah segera menjual sebagian ayam yang masih bertahan

“Dari hasil penjualan ayam yang tersisa itu, kami memperoleh sekitar Rp.4 juta lebih,” tuturnya.

Kondisi tersebut akhirnya memunculkan spekulasi liar masyarakat, dengan tanggapan-tanggapan miring, Reydi selaku ketua BUMDes akhirnya  menunjukkan sejumlah arsip dokumentasi kegiatan, mulai dari foto kondisi awal atau nol pembangunan kandang hingga dokumen pembelian DOC.

Dokumentasi tersebut, menurutnya, menjadi bagian dari catatan pelaksanaan kegiatan sekaligus bahan pendukung dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban program.

Menurutnya, dalam konteks pengelolaan anggaran yang bersumber dari Dana Desa, keterbukaan administrasi menjadi hal penting agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana anggaran direncanakan, direalisasikan, digunakan, serta bagaimana perkembangan usaha yang dikelola BUMDes.

Untuk memperkuat transparansi dan memastikan seluruh tahapan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan, dokumen yang perlu ditelusuri dan dicocokkan antara lain berita acara musyawarah atau rapat penetapan jenis usaha, dokumen perencanaan dan penganggaran desa, rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB), bukti pencairan dan penggunaan dana, nota atau kuitansi pembelian DOC, pakan dan obat-obatan, serta dokumen pembangunan kandang.

” Semuanya buktinya ada, kami telah mengarsipkan sebagai pertanggungjawaban,” tutur Redi.

Selain itu, dijelaskannya, catatan penerimaan 1.500 ekor DOC, dokumentasi perkembangan populasi ternak, catatan kematian ayam, bukti pembelian vaksin dan obat-obatan, hingga bukti penjualan ayam yang tersisa juga menjadi bagian penting untuk perjalanan usaha tersebut.

Dokumen-dokumen tersebut menurutnya, bukan hanya untuk menjawab berbagai pertanyaan masyarakat, tetapi juga sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan program ketahanan pangan desa.

Reydi berharap penjelasan yang disampaikan beserta dokumentasi kegiatan yang dimilikinya dapat memberikan gambaran lebih utuh mengenai pelaksanaan usaha peternakan ayam KUB tersebut.

Ia menegaskan bahwa pihak BUMDes telah berupaya menjalankan usaha, melakukan penanganan ketika ternak terserang penyakit, serta mendokumentasikan berbagai perkembangan yang terjadi selama proses pemeliharaan.

Baginya, persoalan yang dihadapi dalam usaha peternakan tersebut merupakan pengalaman sekaligus evaluasi agar pengembangan usaha BUMDes ke depan dapat dilakukan dengan perencanaan dan pengawasan yang lebih baik.

Di sisi lain, keterbukaan terhadap dokumen administrasi dan pemeriksaan realisasi anggaran tetap menjadi aspek penting untuk memastikan bahwa penggunaan dana publik dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.

Sebab, program ketahanan pangan melalui BUMDes pada dasarnya tidak hanya dituntut mampu merealisasikan kegiatan, tetapi juga harus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan desa.

Dengan adanya klarifikasi ini, diharapkan seluruh persoalan terkait pengadaan 1.500 ekor ayam KUB dapat dilihat secara proporsional berdasarkan dokumen, bukti transaksi, kondisi riil peternakan (Rst)

Penulis: RustamEditor: Yuslih Anwar