Sebut tak akan Urus Pengungsi Jika tak Dengar Pemerintah, Warga Balaroa Sakit Hati Sama Longki

1

PALU – Pernyataan Gubernur Sulawesi tengah Longki Djanggola tentang aksi unjuk rasa yang di lakukan oleh warga kelurahan balaroa yang terdampak likuifaksi pada 28/09/2018 lalu sangat disayangkan dan menyayat hati warga.

Seperti beritakan disalah satu media online yang ada di Kota Palu, Longki Djanggola mengatakan apabila masyarakat tidak ingin tinggal Di huntara, pemerintah tidak akan mengurusnya.

Koordinator shelter pengungsian Kelurahan Balaroa mengungkapkan sangat menyayangkan pernyataan Longki seperti itu,menurutnya seorang pemimpin daerah harus bersama sama warga menyelesaikan permasalahan ini.

”Kalau memang itu keinginan pak gubernur, ya silakan monggo tidak ada persoalan. Saya akan sampaikan sama warga balaroa lainya,” jelasnya.

Bahkan mereka akan mengancam kembali membangun rumah mereka dari bahan seadanya, di lokasi bekas likuifaksi Kelurahan Balaroa.

”Kalau memang tidak diperhatikan atau tidak mau diurus, kami akan kembali ke lokasi kami bekas likuifaksi lalu, Biar tidak di bantu kami akan bangun pondok sendiri,”jelasnya.

Hal yang sama juga disampaikan warga lainnya yang saat ini masih bertahan di tenda-tenda pengungsian yang ada.

”Tidak bisa bahasanya begitu sebagai orang nomor satu di Sulteng, seandainya bisa kami bangun sendiri, kami bangun sendiri,” jelas Agus salah satu pengungsi di Kelurahan Balaroa.

Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Longki Djanggola angkat bicara menanggapi tuntutan pengungsi korban gempa dan likuefaksi asal Kelurahan Balaroa, Kota Palu yang menolak direlokasi dan dibangunkan hunian sementara (huntara) saat berunjukrasa Senin (14/1/2019) seperti diberitakan SultengTerkini.com.

“Ya sudahlah tidak apa-apa kalau tidak mau (huntara), kami tidak akan uruskan kau huntara, tidak apa-apa. Tapi apakah kau bisa dapat ganti rugi dan sebagainya itu bukan urusanku, silakan urus sendiri saja, tidak apa-apa. Saya tidak ada masalah, yang pasti bahwa sesuatu itu kan ada prosesnya, tidak segampang membalik telapak tangan,” kata Gubernur Longki Djanggola saat meresmikan 192 bilik huntara di Kelurahan Duyu, Selasa (15/1/2019).

Longki mengatakan, seluruh hunian tetap (huntap) yang akan dibangun itu terlebih dahulu harus melalui survei dan penelitian bahwa tanah di lokasi itu memenuhi syarat untuk dijadikan huntap.

Pihak pemerintah katanya juga tidak akan mau memindahkan para pengungsi ke lokasi yang tidak aman.

“Kami tidak mau seperti itu. Jangan kami dipaksa-paksa, bangun sendiri saja, jangan kami yang disuruh bangun,” katanya.

Soal adanya tuntutan warga pengungsi agar dibangun huntap di Petobo yang tidak disetujui itu karena belum ada hasil surveinya.

Wali Kota Palu Hidayat sudah mengusulkan tambahan lokasi huntap di Petobo dan kemudian Gubernur Longki meneruskannya ke geologi, BMKG hingga pada Bappenas untuk dilakukan penelitian.

“Mereka harus teliti dulu, memenuhi syarat tidak. Kalau tidak memenuhi syarat, jangan. Jangan nanti kayak Petobo bawahnya. Kalau seperti itu kejadiannya kan sama dengan pemerintah mencelakakan masyarakatnya. Nah, inilah semua yang tidak dipahami,” ujar mantan Bupati Parigi Moutong dua periode itu.

Ia mengatakan, jika keinginan itu memenuhi syarat, sesuai ketentuan, dan tidak bertentangan dengan aturan, boleh diteruskan.

“Tetapi jika kami disuruh melabrak, sebentar dulu, komiu (kamu) saja yang urus,” pungkas Longki Djanggola.

Sebelumnya, ribuan warga asal Kelurahan Balaroa yang menjadi korban gempa dan likuefaksi pada 28 September 2018 lalu berunjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Palu, DPRD Sulteng, dan kantor Walikota setempat, Senin (14/1/2019).

Pendemo mengawali aksinya di depan kantor DPRD Kota Palu Jalan Mohammad Hatta kemudian bergerak ke kantor Walikota Palu Jalan Balaikota dan berakhir di depan gedung DPRD Sulteng Jalan Sam Ratulangi. Di tiga kantor itu, massa berorasi secara bergantian.

Ada enam tuntutan pendemo yakni menolak direlokasi ke wilayah lain, menolak pembangunan huntara dan segera dibangunkan huntap.

Selain itu, massa juga menuntut anggaran huntara segera dikompensasi untuk korban likuefaksi Balaroa, hak-hak keperdataan harus jelas ganti ruginya, pendistribusian logistik atau bahan kebutuhan pokok untuk pengungsi Balaroa berbasis data valid dan santunan bagi korban, harus segera direalisasikan.(Rangga Musabar/Stc)