Jokowi Sebut Akan Fleksibel Berbagi Tugas dengan Ma’ruf

10

JAKARTA – Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) menyebut akan berbagi tugas dengan calon wakil presiden nomor urut 01 Ma’ruf Amin secara fleksibel jika keduanya telah resmi dilantik sebagai Presiden-Wakil Presiden periode 2019-2024.

Jokowi mengatakan tidak ada persoalan terkait pembagian tugas kenegaraan atau tugas pemerintahan nantinya.

“Kalau saya dari sejak wali kota, gubernur, [presiden] dengan [wakilnya] Pak JK (Jusuf Kalla), prinsipnya kita fleksibel,” kata Jokowi seperti dikutip dari Antara, Rabu (12/6).

Ia pun mengaku tidak akan mempersoalkan perbedaan karakter dengan Ma’ruf. Jokowi lebih menekankan pada upaya untuk saling mengisi satu sama lain dengan Ma’ruf dalam memimpin pemerintahan.

Soal berbagi peran dan tugas secara fleksibel ini sudah diterapkan bersama Wapres Jusuf Kalla selama lima tahun terakhir. Selama itu, tidak ada pembagian kerja yang ketat dan kaku bersama JK.

“Saya dengan Pak JK prinsipnya kita fleksibel, saya dengan Pak JK tidak ada pembagian tugas yang ketat dan kaku, saling mengisi saja,” katanya.

Hal serupa juga diharapkannya akan dapat dilakukan dengan Ma’ruf.

“Menurut saya dengan Pak Kiai Ma’ruf Amin juga sama, beliau akan menyesuaikan, saling mengisi dalam menyelesaikan tugas negara maupun tugas-tugas pemerintahan,” katanya.

Ia berpendapat, tidak perlu ada pembagian tugas yang kaku karena persoalan bangsa juga terus berkembang dengan berbagai dinamikanya.

“Enggak usah lah dibagi, wong persoalan negara ini kan banyak, problem-problem-nya banyak,” katanya.

Jokowi dan Ma'ruf Amin Fleksibel Berbagi Tugas
Joko Widodo dan Ma’ruf Amin akan berbagi tugas secara fleksibel selama lima tahun ke depan. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).

Fokus Kabinet Kerja

Selain itu, Jokowi juga berbicara mengenai Kabinet Kerja Jilid II yang akan fokus pada tiga hal. Yakni penguatan fondasi pada penyelesaian proyek infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, dan reformasi birokrasi.

Jokowi mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara besar memerlukan fondasi-fondasi yang kuat agar bisa bersaing dengan negara-negara lain.

“Fondasi itu diperlukan dalam rangka kompetisi kita dengan negara-negara lain dan saya melihat memang kenapa kita lima tahun ke belakang kita fokus pada infrastruktur karena stok infrastruktur kita, kita lihat memang masuk baru pada angka baru 37 persen,” kata Jokowi.

Hal itu berarti bahwa mobilitas barang, orang, jasa, dan logistik banyak yang terhambat dan biaya-biaya itu menjadi tinggi karena ini tidak tertangani dengan baik.

Dibandingkan dengan negara-negara tetangga, kata Jokowi, biaya logistik di Indonesia bisa sampai 2 sampai 2,5 kali lipat lebih tinggi. Hal itu lantaran belum siapnya infrastruktur. Karena itu, lima tahun ke depan infrastruktur tetap menjadi prioritas pemerintah.

“Lima tahun ke depan kita masih menyelesaikan ini, masih banyak yang harus diselesaikan infrastruktur kita,” katanya.

Jokowi juga menegaskan Kabinet Kerja II akan mulai memfokuskan pada strategi pembangunan SDM. Hal ini juga bakal menjadi fondasi pembangunan Indonesia ke depan.

“Meskipun ini nanti kalau kita hitung secara return politik, return ekonomi enggak bisa langsung dinikmati, tetapi ini perlu, perlu kalau kita mau return ekonomi cepat, return politik datang, ya, gedein saja subsidi, rakyatnya senang kita dapat return-nya,” ujarnya.

“Akan tetapi, ini tidak kita lakukan karena kita tahu ini fondasi yang akan membawa negara ini pada sebuah negara yang efisien sehingga bisa berkompetisi,” kata Jokowi.

Selanjutnya penguatan reformasi birokrasi dan reformasi struktural juga jadi prioritas pemerintah ke depannya. Hal itu untuk merespons perubahan zaman yang begitu cepat. Menurut Jokowi, reformasi birokrasi akan mendorong negara makin efisien.

“Tiga hal ini yang menurut saya yang sangat diperlukan negara kita agar kita tidak terjebak dalam jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap yang menurut saya banyak dialami negara-negara lain,” katanya.

Ia menyebutkan tiga hal itu akan menjadi pedoman makro dengan tataran mikro yang juga harus dikuasai menteri-menterinya secara detail.

Namun, Jokowi menegaskan bahwa menteri-menteri dalam kabinet selanjutnya akan makin simpel dari sisi penugasan tetapi tetap fokus bekerja.

“Menteri-menteri ini ke depan akan makin simpel. Sudah kamu menteri apa, menteri apa, misalnya dua sajalah selesaikan pekerjaan ini dan ini selama lima tahun. Rampung,” katanya.

(Sumber CNNIndonesia.com)