Suluhmerdeka.com – DPRD Sulawesi Tengah menggelar dialog bersama staf kepresidenan untuk membahas penanganan rehab rekon pasca bencana 28 september 2018 yang terjadi di Sulawesi Tengah. Dialog itu dilakukan karena penanganan rehab rekon pasca bencana itu akan berakhir bulan desember 2020 nanti.
Dialog yg berlangsung di ruang utama DPRD pada hari Selasa (17/11 2020) dipimpin langsung oleh Ketua Pansus Drs. Budi Luhur Larengi diikuti seluruh anggota Pansus Palu, Donggala, Sigi dan Parigi Moutong (Padagimo) dan Abetnego Tarigan selaku staf kepresidenan Deputi II yang mengikuti secara virtual didampingi Agung Nugroho.
Ketua Pansus Padagimo menyampaikan bahwa sesuai INPRES No. 10 Tahun 2018 bahwa penanganan rehab rekon pasca bencana di Sulawesi Tengah akan berakhir pada bulan desember. Namun, melihat kondisi saat ini dimana infrastruktur, hunian tetap dan lainnnya masih memerlukan waktu, maka pansus Padagimo meminta kepada staf kepresidenan untuk menjembatani pertemuan pansus dengan wakil presiden.
“Karena banyak hal yang ingin disampaikan salah satunya memperpanjang atau menambah masa penanganan rehab rekon paska bencana,” kata Budi Luhur.
Abetnego Tarigan, Deputi II Staf Kepresidenan menyampaikan akan memfasilitas dan membantu keinginan pansus padagimo untuk bertemu wapres.
“Pada dasarnya jika melihat dari persoalan yang ada dihadapi Sulawesi Tengah dalam penanganan rehab rekon paska bencana harus melibatkan beberapa pihak seperti BNPB, HTR, BPR, dan Kemenko PMK,” kata Tarigan.
Menurut dia, jika pansus Padagimo ingin segera direalisasi bertemu wapres maka harus menyurat secara resmi dan dia akan mengawal surat tersebut.
“Dalam hal ini juga kami akan menyampaikan kepada pihak terkait,” jelasnya.(rls)
