Suluhmerdeka.com – Kunjungan kerja DPRD Sulteng ke Kabupaten Morowali tanggal 3-7 Nopember 2020 dipimpin Wakil Ketua III Muharram Nurdin. Rombongan DPRD diterima langsung Bupati Morowali Drs. Taslim di aula kantor Bupati. Selain Bupati juga dihadiri sejumlah kepala OPD Kabupaten Morowali.
Dalam kesempatan dialog yang dipimpin Muharram Nurdin, Pemda Kabupaten Morowali menitipkan sejumlah aspirasi berkaitan dengan proses pembangunan di Kabuapten Morowali dan menjadi kewenangan Provinsi Sulteng.
Bupati Morowali Drs Taslim yang mengawali pembicaraan meminta perhatian Pemda Sulteng khususnya keberadaan UPT Pertambangan yang ada di Kabupaten Morowali.
Taslim menilai kinerja UPT Pertambangan di Morowali belum maksimal bahkan tidak seperti yang diharapkan.
“Mereka kurang proaktif di lapangan akibatnya segala permasalahan pertambangan di Morowali dialamatkan ke Pemda Kab. Morowali,” ungkap Taslim mengawali pembicaraan.
Selain soal pertambangan Bupati Morowali juga meminta Pemda Sulteng khususnya dinas pendapatan daerah untuk memaksimalkan penerimaan PAD dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor.
“Sebagaimana diketahui bahwa di Morowali merupakan daerah pertambangan, oleh karena itu ada banyak kendaraaan yang berioerasi dan berpotensi untuk menjadi penerimaan PAD. Untuk itu perusahaan mengharapkan kebijakan dari pemda Sulteng untuk menghapus bea masuk (relokasi) kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Morowali, dengan demikian pemda dapat menarik pajak dan sejumlah pendapatan lainnya,” kata Taslim.
Pada bagian lain Pemda Morowali juga mengusulkan adanya Pelayanan Kesehatan Terapung khususnya di wilayah Bungku Selatan dan Menui Kepulauan. Dua kecamatan tersebut termasuk wilayah tersulit di Kabupaten Morowali mengingat faktor geografis dan topografinya yang terletak di kepulauan. Oleh karena itu Pemda Kabupaten Morowali sangat mengharapkan adanya program Pemda Sulteng untuk Rumah Sakit terapung.
Terhadap usul tersebut, Muharram Nurdin selaku ketua rombongan langsung merespon dan akan membicarakan dengan Pemda Sulteng dalam proses pembahasan APBD tahun anggaran 2021.
Khusus penanganan Covid-19 yang juga ditanyakan rombongan DPRD Sulteng dalam pertemuan tersebut, Pemda Morowali mengeluhkan kurangnya APD yang disalurkan Pemerintah Provinsi ke Kabupaten Morowali, oleh karena itu melalui rombongan DPRD Sulteng Pemda Morowali mengharapkan agar Pemda Sulteng membantu APD, demikian halnya dengan biaya operasional di pos perbatasan dengan Provinsi Sultra, Pemda Sulteng juga tidak memberikan biaya operasional.
Terhadap keluhan tersebut Muharram Nurdin menyampaikan akan menjadi catatan kebetulan dalam rombongan ini ada Ibrahim Hafid anggota komisi IV DPRD Sulteng yang membidangi Kesejahteraan, Pendidikan dan Kesehatan.
“Termasuk tadi ada penyampaian kekurangan tenaga pendidik di SMK, juga akan menjadi catatan untuk dibicarakan dengan Pemda Sulteng,” kata Muharram Nurdin menutup pertemuan. (*)
