SuluhSulawesi.com – Sedikitnya 1.700 hektar lahan pertanian di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, terancam rusak karena tidak berfungsinya Bendungan Puna Kiri. Untuk mengatasi keresahan masyarakat petani yang sangat bergantung pada pasokan air dari bendungan tersebut, Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Sonny Tandra, mengambil langkah tegas dengan memanggil sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membahas kondisi kritis bendungan tersebut.
Sonny Tandra menghadapi sejumlah OPD ini seorang diri, meskipun sekitar sembilan orang anggota Komisi 3 tersedia. Pembahasan mengenai nasib Bendungan Puna Kiri menjadi sebuah langkah yang penuh harapan, karena beberapa OPD, termasuk Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah), dan Dinas Cikasda (Cipta Karya, Tirta, dan Sarana Daerah) Sulteng, menyatakan dukungan mereka terhadap upaya perbaikan bendungan tersebut.
“Masyarakat sangat bergantung pada bendungan ini. Apalagi beberapa bulan ke depan sudah memasuki musim tanam, sehingga kebutuhan akan pasokan air menjadi sangat kritis,” ujar Sonny Tandra.
Sonny menyadari bahwa upaya perbaikan bendungan membutuhkan alokasi anggaran yang signifikan, dan oleh karena itu, ia meminta Dinas Cikasda untuk menyusun rencana perbaikan yang matang.
“Kita harus segera menyelesaikan masalah ini, mengingat musim tanam yang akan segera tiba. Saya meminta agar rencana ini disusun dengan cermat, dan pada pertemuan berikutnya, kita akan membahas detailnya,” ungkap Sonny. Ia juga menegaskan kesiapannya untuk mengalokasikan anggaran dari pokok pikirannya demi memastikan perbaikan bendungan yang mendesak ini dapat segera terealisasi.
