32 Ribu Polisi dan TNI Amankan Sidang Sengketa Pilpres di MK

13

JAKARTA – Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Asep Adi Saputra mengatakan aparat akan mengerahkan sekitar 32 ribu personel gabungan TNI dan Polri untuk mengamankan sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi.

“Masih 32 ribu [personel gabungan], ini merupakan gabungan dari Polri dan teman-teman TNI. Termasuk juga aparat terkait seperti Dinas Kesehatan, Pemda gitu,” kata Asep ditemui di Kompleks Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu (12/6).

Asep mengatakan pengamanan tak hanya dilakukan pada sidang perdana atau pada tanggal 14 Juni saja. Pengamanan akan secara simultan dilakukan hingga putusan akhir MK pada tanggal 28 Juni mendatang.

Lebih lanjut, Asep menyarankan agar masyarakat tetap beraktivitas seperti biasa dan tak perlu khawatir terhadap kondisi keamanan di Ibu kota.

Ia menyatakan pihak kepolisian tak akan menutup banyak jalan-jalan protokol layaknya pengamanan aksi 22 Mei 2019 lalu.

“Tapi nanti lihat situasi yang berkembang. Sehingga nanti tanggal 14-28 masyarakat tenang saja beraktivitas, karena jalan-jalan protokol tidak akan terganggu seperti kemarin,” ujarnya.

Imbau Warga Tak ke Jakarta

Selain itu, Asep mengungkapkan bahwa kepolisian sudah melakukan berbagai upaya preventif guna mencegah massa dari luar daerah berbondong-bondong menuju Jakarta jelang sidang perdana MK.

Ia mengatakan pihaknya telah mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia agar tak berbondong-bondong menuju Jakarta untuk menggelar aksi di depan MK.

“Kita juga menyampaikan kepada warga masyarakat, sebagai sebuah pembelajaran kita kejadian pada tanggal 21-22 Mei tidak perlu lagi terjadi. Jadi sudah ada upaya pencegahan agar tidak datang ke Jakarta,” kata Asep.

Persidangan perselisihan hasil pemilihan umum akan digelar Jumat (14/6). Pendaftaran gugatan telah dilakukan Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Jumat (24/5) lalu.

(Sumber CNNIndonesia.com)