Perwakilan Organisasi Masyarakat Pasigala Sampaikan 25 Tuntutan Kepada Pansus P3KS DPRD Sulteng

40

PALU – Sejumlah perwakilan dari beberapa organisasi masyarakat Pasigala korban bencana alam di Sulawesi Tengah, Selasa (20/8/2019) mendatangi kantor DPRD Sulawesi Tengah, untuk menyerahkan rumusan tuntutan warga pasigala, kepada pansus pengawasan pemulihan dan pembangunan kembali Sulteng.

Dari 25 rumusan tuntutan, ada beberapa yang dinilai penting harus diselesaikan, seperti pembatalan keputusan Gubernur Sulteng tahun 2019 tentang panduan pelaksanaan bantuan rehabilitasi dan rekontruksi rumah korban bencana alam bersumber dari hibah dan langsung luar negeri.

Masyarakat Pasigala menilai karena putusan tersebut menjadikan segala bantuan tertumpuk dan tertahan di pemerintah.

“Hampir se tahun kami korban bencana ini belum menerima dana stimulan, karena ada putusan gubernur yang seperti itu, dan kami juga tidak setuju dengan dibuatnya pokmas, juklak dan juksnis itu, makanya kami minta putusan gubernur itu dibatalkan dalam paripurna nanti,” ungkap Ketua Forum Roa Peduli Pasigala Amir DM.

Tidak hanya itu, masyarakat pasigala juga menolak pencairan dana stimulan dalam bentuk material. Mereka menuntut agar dana stimulan harus dicarikan dengan uang tunai, sesuai dengan aturannya, yakni rusak berat Rp.50 juta, rusak sedang Rp.25 juta dan rusak ringan Rp.10 juta.

“Dana stimulan itu kalau bisa kasihlah dalam bentuk tunai, walaupun nantinya dana itu tidak cukup untuk pembangunan rumah, nanti masyarakat yang cukupi sendiri, dan kalau memang ada lebihnya itukan bisa memutar perekonomian masyarakat yang kemarin sempat hilang, kasian masyarakat kalau cmn dikasih semen, mereka juga butuh makan,” kata seorang perwakilan dari organisasi posko pengungsian komodo.

Sementara itu, Ketua Forum Pengacara Rakyat, Hartati Hartono mengungkapkan penghapusan hutang masyarakat korban bencana pasigala harus tetap direalisasikan. Menurutnya pemerintah harus bisa memperjuangkan penghapusan hutang warga pasigala, sebab di beberapa daerah di indonesia yang sebelumnya terdampak bencana, penghapusan hutang para korban bencana dapat terealisasi.

“Kami tidak akan berhenti mengawal ini, siapapun yang berani mengatakan penghapusan hutang tidak akan mungkin terjadi, berarti sulteng ini bukan NKRI, karena daerah lain seperti Aceh dan Jogja sema bisa,” tegas Hartati.

Setelah membacakan seluruh rumusan tuntuan warga pasiagala, tuntutan tersebut langsung diterima oleh pansus P3KS DPRD Sulawsi Tengah, dan kemudian akan dibahas pada rapat paripurna dalam waktu ini.

Sejumlah organisasi pasigala mengancam, bila tuntutan mereka tidak indahkan maka mereka akan turun ke sekretariat dprd dan kantor gubernur dengan jumlah masa yang lebih banyak, bahkan mereka mengaku akan mendirikan tenda dan tinggal di lokasi dua kantor tersebut.(Riski)