Emak-emak Gelar Aksi #SaveVanessa di Polda Jatim

13

JAKARTA – Sejumlah massa yang mengatasnamakan Forum Emak-emak Jawa Timur, menggelar aksi simpatik menuntut kepolisian untuk melindungi kaum perempuan dari kejahatan eksploitasi prostitusi online yang kini menjerat artis Vanessa Angel.

Saat aksi di depan Mapolda Jatim, Jumat (1/2) ini, emak-emak membawa poster bertuliskan ‘Ungkap & proses pengguna jasa seks online, adili laki-laki hidung belang, sita semua aset hasil prostitusi online #SaveVanessa’.

Koordinator aksi, Rina Restu Wardani mengatakan aksi ini bertujuan menuntut polisi agar tidak hanya menangkap para muncikari, dan juga Vanessa yang mereka anggap sebagai objek pemuas nafsu pria hidung belang belaka.

“Tujuan kami agar pihak Polda Jatim segera mengusut, serta memberantas prostitusi online, baik pelaku (muncikari) maupun lelaki hidung belangnya,” kata Rina saat ditemui di lokasi.

Rina juga mengatakan pihaknya sebagai wanita, ia merasa keberatan jika Vanessa ditetapkan sebagai tersangka. Menurutnya, artis film televisi (ftv) tersebut hanyalah korban dari praktik prostitusi ini.

“Karena Vanessa adalah korban dari lelaki hidung belangnya, maupun muncikarinya, dia melakukan ini mungkin ada maksud dan tujuannya ” katanya.

Meski demikian aksi turun ke jalan ini juga sekaligus untuk memberi dukungan kepada polisi. Pasalnya mereka mengaku peduli terhadap perjalanan kasus ini sebagai orang tua yang memiliki anak perempuan.

“Harapan kita, Pak Kapolda mengusut tuntas pelaku dan lelaki hidung belangnya, segera ditangkap,” pintanya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera mengatakan jika aksi emak-emak membela Vanessa tak berpengaruh pada jalannya penanganan kasus prostitusi online yang tengah di tangani pihaknya.

“Kepolisian tidak bisa dilakukan penekanan terhadap demo,” sebut Barung saat ditemui di Mapolda Jatim, Jumat (1/2).

Barung menyebut akan mengusut seluruh pihak yang terlibat di kasus Vanessa Angel sesuai regulasi yuridis formal atau undang-undang, termasuk untuk pria pengguna jasa prostitusi online.

“Kalau seandainya ada regulasi dan undang-undang yang memakai jasa dikenakan pasal pasti akan kita lakukan (penangkapan),” ujarnya.

Kendati demikian, menurut Barung, pemeriksaan terhadap pengguna itu mungkin saja terjadi. Sebab hal tersebut merupakan kewenangan penyidik atau hakim di pengadilan.

“Tapi kalau demo kita disuruh menangkap penggunanya dasarnya apa, kalau sebagai saksi yang telah disampaikan Dirreskrimsus itu benar untuk melengkapi membuat terang tindak pidana. Tapi kalau disuruh melakukan penangkapan terhadap mereka pelaku ya kita tidak bisa,” pungkasnya.

(Sumber CNNIndonesia.com)